Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

355
Berbagai hasil pengembangan PHP-1 dibahas di berbagai
seminar dan workshop nasional untuk menjadi masukan bagi penentu
kebijakan. Salah satu hubungan menarik antara PHP-1 dengan
penentu kebijakan adalah dipergunakannya berbagai hasil PHP-1
untuk memperbaiki PP No.25/2000 yang membingungkan. Selama
kurun waktu 2005 sampai dengan 2007, berbagai kegiatan dan
pertemuan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
pengganti PP No.25/2000 dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri.
Dalam persiapan ini berbagai pengalaman dalam PHP-1 dibahas dan
dijadikan pertimbangan untuk perbaikan PP No.25/2000. Berbagai
pengalaman yang dibahas antara lain, pengembangan perizinan,
pengembangan sistem kesehatan, pengembangan Jamkesda, sampai ke
program surveilans.
Hasil positif terjadi. Ketika RPP pengganti PP No.25/2000
berubah menjadi PP No.38/2007 (yang diterbitkan Juli 2007),
berbagai inovasi yang dikembangkan di PHP-1 terlihat selaras dengan
berbagai Pasal dalam peraturan pemerintah tersebut. Sebagai
gambaran, perizinan rumahsakit menjadi relaitf lebih jelas dengan
adanya PP No.38/2007. kabupaten/kota dan propinsi mempunyai
peran jelas dalam perizinan, termasuk untuk rumahsakit Kelas A.
Pada kasus Jamkesda, program pengembangan di PHP-1 DIY
diakomodasi oleh PP No.38/2007 sehingga daerah berhak untuk
menyelenggarakan jaminan kesehatan, yang diharapkan sinkron
dengan program pusat. Keadaan ini mencerminkan hubungan menarik
antara pengembangan-pengembangan inovatif dengan terbitnya dasar
hukum yang kuat seperti peraturan pemerintah. Dengan kata lain,