Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

467
daerah sepakat bahwa kesehatan kembali ke model sentralisasi. Akan
tetapi skenario 3 ini probabilitasnya rendah karena harus melakukan
amandemen (kembali) terhadap UU No.32/2004 dan mengganti
seluruh peraturan pemerintah yang mengikutinya. Untuk
meningkatkan probabilitas ke skenario 3, Departemen Kesehatan
harus melakukan lobi-lobi kuat untuk merubah undang-undang dan
peraturan pemerintah yang ada dimana sektor kesehatan dikeluarkan
dari daftar sektor yang didesentralisasikan di UU No.32/2004. Dalam
hal ini perlu ada suatu perubahan politik tingkat tinggi yang kuat.
Patut dicermati bahwa selama ini kebijakan desentralisasi kesehatan
berasal dari tekanan politik bukan berasal dari kemauan Departemen
Kesehatan.
Untuk merubah pihak-pihak yang mempunyai kewenangan
dalam amandemen undang-undang, maka perlu analisis stakeholder.
Dalam analisis stakeholder ada berbagai pihak yang kuat mendukung
desentralisasi antara lain DPR, DPD, Departemen Dalam Negeri, dan
sebagian pemda. Dalam merubah undang-undang maka peran
berbagai pihak ini harus dipengaruhi agar mau merubah UU
No.32/2004 dan melepaskan kesehatan sebagai salahsatu sektor yang
didesentralisasi. Untuk melakukan hal ini kegiatan lobi Departemen
Kesehatan ke berbagai pihak perlu dilakukan dan hal ini
membutuhkan dana dan tenaga besar. Menjadi pertanyaan apakah
mungkin terjadi dalam situasi ini ketika negara sedang
mempersiapkan diri untuk pemilihan umum di tahun 2009 dan masih
banyak agenda RUU yang belum diselesaikan dalam Program
Legislasi Nasional.