Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

465
Pemerintah pusat pada awal program Askeskin di tahun 2005
bersikap seolah bahwa program Askeskin merupakan murni program
pemerintah pusat. Keadaan ini menunjukkan adanya eforia
“resentralisasi” yang mirip dengan eforia “desentralisasi” di tahun
2000-an awal. Ketika terjadi kekurangan dana yang besar di tahun
2007, baru disadari bahwa peran pemda merupakan hal yang tidak
dapat diabaikan dalam program Askeskin. Hasil yang dipelajari bahwa
secara jelas memang tidak ada batasan yang hitam putih dalam hal
pembiayaan masyarakat miskin dari pemerintah pusat dan daerah.
Saat ini berbagai daerah mulai mengkombinasikan dana dari berbagai
sumber.
Dalam kasus surveilans, terjadi perbedaan konteks. Pemerintah
pusat terlihat tidak mantap dalam menerapkan Kepmenkes tentang
surveilans. Seharusnya pemerintah pusat harus tegas untuk
menerapkan peraturan surveilans, yang terkait dengan undang-undang
wabah. Kebijakan surveilans merupakan kebijakan yang seharusnya
lebih sentralistis dan tidak boleh ada versi daerah dalam surveilans.
Akibat lebih lanjut dari kegamangan ini maka tim pendamping yang
dikembangkan oleh pemerintah pusat masih belum efektif
menjalankan fungsinya.
Pertanyaan menarik berikutnya dalam skenario ini adalah
apakah seluruh Pemda menginginkan. Jawabannya memang sulit.
Pemda yang mendapatkan keuntungan finansial dari kebijakan
desentralisasi tentunya ingin kebijakan diteruskan. Sementara itu,
pemda yang tidak mempunyai keuntungan finansial tentunya tidak