Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

178
Untuk merumuskan fungsi dan struktur yang sesuai dengan PP
No.38/2007 dan PP No.41/2007 sebaiknya ada peranan pusat, propinsi
dan kabupaten/kota. Departemen Kesehatan RI diharap dapat segera
memberikan pedoman dan masukan bagi daerah terhadap maksud PP
No.38/2007. Hal ini sesuai dengan peranan pusat adalah membuat
standar dan pedoman untuk daerah. Oleh karena itu, Departemen
Kesehatan berwenang untuk memfasilitasi daerah dalam penyusunan
struktur organisasi dinas kesehatan seperti yang akhirnya dituangkan
dalam Kepmenkes No.267/2008.
Dengan kata lain, sistem kesehatan dan struktur organisasi di
Kalimantan Timur tidak akan meninggalkan apa yang digariskan
Departemen Kesehatan. Pertanyaannya apakah sistem dan struktur
Departemen Kesehatan saat ini sudah tepat? Ada kemungkinan sistem
dan struktur di daerah mengikuti pemerintah pusat yang sudah tidak
tepat lagi. Sebagai gambaran dalam SKN tidak dibahas mengenai
subsistem regulasi. Di SKN juga tidak terdapat penekanan mengenai
peranan swasta dan masyarakat secara bermakna. Di samping itu,
pengalaman empirik menunjukkan bahwa perubahan struktur di
Departemen Kesehatan masih belum mendukung adanya fakta
kebijakan desentralisasi.
Dalam konteks perubahan fungsi pemerintah pusat dan
propinsi, terlihat bahwa Dinas Kesehatan Kalimantan Timur berusaha
melakukan invovasi-inovasi namun diusahakan tidak melanggar apa
yang ada di Departemen Kesehatan. Hal ini tercermin dari tidak
dipergunakan alternatif struktur Dinas Kesehatan Kalimantan Timur
yang radikal. Penggunaan struktur radikal ini dikhawatirkan