Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

215
prosedur perizinan. Strategi yang telah ditetapkan adalah strategi
penguatan kapasitas dinas kesehatan dan membentuk lembaga
independen untuk menjalankan sebagian fungsi regulasi.
Tahapan kedua pengembangan regulasi pelayanan KIA
dilakukan di Propinsi Bali (2006) berdasarkan tingkat kepentingan dan
kebutuhan yang tinggi mengingat jumlah dan jenis pelayanan
kesehatan swasta dan kebutuhan masyarakat. Kota Denpasar dan
Kabupaten Buleleng dipilih untuk mewakili karakteristik kota yang
memiliki tingkat ekonomi tinggi baik di sektor pemerintah dan
masyarakat serta kabupaten yang memiliki karakteristik tingkat
ekonomi yang tinggi di sektor pemerintah namun rendah di sektor
masyarakat.
Studi regulasi dimulai dengan melakukan identifikasi dan
pengumpulan standar yang telah diterbitkan oleh berbagai instansi
yang terkait dengan pelayanan KIA untuk berbagai sarana pelayanan
kesehatan. Sebanyak 32 buku berisi kebijakan, standar, panduan,
pedoman, instrumen dan pelatihan yang ditulis oleh berbagai pihak
(Departemen Kesehatan, BKKBN, IBI, STARH, dan lainnya)
teridentifikasi pada tahapan ini. Hasil ini disosialisasi dan digunakan
untuk membangun komitmen stakeholder dalam mengembangkan
regulasi serta menyusun rencana kegiatan. Komitmen yang diambil
adalah pengembangan fungsi regulasi Propinsi Bali pada tingkat
pelayanan terlebih dahulu (yaitu pelayanan KIA) melalui regulasi
perizinan.
Kegiatan selanjutnya adalah menyusun standar, instrumen dan
prosedur penilaian standar minimum pelayanan KIA yang kemudian