Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

260
kesehatan di Indonesia bergerak dengan dominasi kekuatan pasar yang
harus dikendalikan. Dalam konteks sektor kesehatan yang berbasis
pasar ini diperlukan sistem regulasi kuat dengan regulator dan
pengawas yang baik agar tujuan sistem yang efisien, mutu pelayanan
yang baik, dan adil dapat tercapai. Oleh karena itu, dikenal paham
yang mencoba untuk menganalogkan sektor kesehatan dengan sektor
kehidupan lain seperti perhubungan, pendidikan, pangan yang
mempunyai pelaku kegiatan dan regulator sistem. Di sektor kesehatan
hal ini berarti dinas kesehatan sebagai pengawas, dan rumahsakit
diharapkan mantap sebagai operator yang tidak birokratis.
Dalam konteks rumahsakit daerah, tuntutan agar menjadi
lembaga pelayanan rumahsakit yang baik, ternyata bukan merupakan
hal mudah. Bagian ini akan membahas proses pencarian bentuk
hukum agar manajemen rumahsakit daerah dapat mantap melalui
kasus di DKI Jakarta. Di samping itu, usaha untuk memantapkan
sistem manajemen dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akan
dibahas melalui inovasi sistem rumahsakit di Kabupaten Tabanan.
Kasus 1: Perkembangan RS DKI Jakarta
Pada era desentralisasi, terjadi kontroversi mengenai bentuk
rumahsakit pemerintah yang otonomi. Di tahun 2004, Pemerintah DKI
Jakarta merubah status beberapa rumahsakit daerah menjadi perseroan
terbatas dengan Perda DKI No.13/2004 untuk RS Haji, No.14 untuk
PT. RS Cengkareng dan No.15 untuk RS Pasar Rebo. Kebijakan ini
memicu pendapat yang pro dan kontra. Banyak pihak yang
menentang, bahkan memperkarakan sampai ke Mahkamah Agung