Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

92
program pencegahan dapat lebih efektif. Dengan demikian, akan
terjadi suatu proses untuk meningkatkan efektivitas program KINA
pusat dalam memperbaiki indikator KIA dalam MDGs.
Pembahasan
Pembahasan dilakukan dalam dua konteks: (1) pemerintah
pusat; dan (2) desentralisasi.
Perspektif pemerintah pusat
Hasil penelitian di Propinsi NAD dan Kota Yogyakarta
25
mendapat tanggapan dari DitJen P2PL . Ada banyak faktor yang
sudah disadari menghambat pelaksanaan surveilans epidemiologi di
lapangan. Pertama adalah tenaga surveilans epidemiologi belum
optimal: supply dan pendistribusian tidak sesuai dengan kebutuhan.
Beberapa dinas kesehatan di daerah masih banyak ditemukan SDM
yang ada di dinas kesehatan dalam penempatan jabatan tidak sesuai
dengan bidangnya. Pembinaan dan pengembangan karier tidak baik,
sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan dan pengetahuan petugas surveilans di lapangan.
Beberapa dinas kesehatan di daerah untuk sistem intensif tidak jelas,
terbatasnya jumlah tenaga kesehatan, terbatasnya kemampuan dan
distribusi tenaga kesehatan tidak merata. Jabatan fungsional
epidemiolog untuk petugas di lapangan tidak ada stafnya. Keputusan
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Kepmenpan)
No.17/KEP/M.PAN/11/2000 sudah jelas diatur mengenai jabatan
25 Kandun N. (2007). Sistem Surveilans Nasional Pasca PP No.38/2007 & 41/2007; disampaikan pada Semiloka
Pengembangan Sistem Surveilans Pasca PP No.38/2007 dan PP No.41/2007 Jakarta. Tanggal 26 Oktober 2007.