Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

24
hanya bisa menyerap sebesar 46,3%. Daerah Khusus Ibukota (DKI)
Jakarta sebagai daerah yang berada di pemerintah pusat hanya
menyerap 52,5%. Kalimantan Timur menyerap 62,4%. Sulawesi Utara
menyerap paling tinggi sebesar 94,8%, disusul oleh Jawa Timur
sebesar 91,9%.
Sementara itu, tahun 2007 terjadi apa yang disebut sebagai
masalah besar anggaran pemerintah pusat akibat pemotongan berbagai
program pemerintah pusat. Pemotongan ini disebabkan berbagai
faktor yang kompleks. Salah satu masalah besar adalah kekurangan
dana untuk pelayanan gakin. Dikhawatirkan penyerapan anggaran
kesehatan pemerintah pusat masih belum membaik. Problem di tahun
2007 terulang di tahun 2008. Akibat tekanan harga minyak,
pemerintah pusat kesulitan untuk merealisasikan APBN. Sampai pada
bulan April 2008 terjadi stagnasi mekanisme penyaluran dana
pemerintah pusat ke daerah. APBN belum efektif.
Perkembangan dana-dana kesehatan yang tergolong
desentralisasi yaitu DAK juga meningkat tajam (lihat Gambar 1.1.3).
Akan tetapi, di DAK timbul berbagai permasalahan karena adanya
pembatasan penggunaan fasilitas fisik dan peralatan. Ketidakcocokkan
antara apa yang dibutuhkan daerah dengan spesifikasi pusat menjadi
titik rawan DAK. Ada kemungkinan anggaran DAK menjadi bahan
kolusi dalam pembelian peralatan dengan spesifikasi tertentu di
pemerintah pusat.