Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

Good governance dalam administrasi kurang berjalan optimal.
Hubungan PT. Askes Indonesia dan dinas kesehatan masih belum
jelas dan kurang terkoordinasi terutama di daerah-daerah yang
menyelenggarakan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Beban PT. Askes Indonesia terlihat terlalu tinggi untuk
menangani hampir 100 juta orang. Pembayaran klaim ke puskesmas
dan rumahsakit mengalami keterlambatan. Sebagian masyarakat
masih mempertanyakan sesuai dengan UU Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN), terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
harusnya PT. Askes Indonesia bersifat non profit dan daerah dapat
mengembangkan penyelenggaraan jaminan dengan perda. Sebagian
pihak menanyakan mengapa perseroan terbatas (PT) yang berorientasi
profit mengelola layanan kesehatan masyarakat miskin. Judicial
review ke MK ini dipandang sebagai titik kulminasi tarik-menarik
antara pusat dan daerah sebagai salah satu penyebab permasalahan
jaminan kesehatan termasuk Askeskin. Ditinjau dari aspek politis,
teknis medis dan perasuransian seperti utilization review dan anti
fraud (kecurangan) serta prinsip-prinsip public administration kadang
masih kurang sinkron.
Pada aspek pemerintah pusat masalah umumnya terkait dengan
perencanaan, keterbatasan dana, keterlambatan pelaksanaan, terutama
distribusi manual pelaksanaan sering terlambat. Pengendalian dan
supervisi implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan.
Termasuk pula kemampuan menyusun pedoman bagi pemda yang
mengembangkan sistem jaminan untuk gakin di luar kuota Badan
51