Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

122
Dukungan sistem peraturan hukum
Kelancaran pelaksanaan sistem surveilans perlu didukung oleh
peraturan-peraturan yang mengikat pelaksana kegiatan surveilans di
lapangan. Dengan peraturan-peraturan daerah diharapkan pelaksanaan
surveilans akan jauh lebih baik dari pada keadaan sistem surveilans
sekarang ini. Jika dilihat dari hasil pelaksanaan sistem surveilans yang
terjadi saat ini, ditemukan beberapa instansi seperti rumahsakit
pemerintah/swasta, poliklinik, rumah bersalin, dokter praktik, dan
bidan praktik swasta belum melaksanakan kegiatan pelaporan data ke
dinas kesehatan. Berawal dari permasalahan-permasalahan seperti ini
maka pelaksanaan sistem surveilans perlu didukung dengan sistem
peraturan, misal perizinan. Untuk mengikat instansi-instansi
pelayanan kesehatan agar bersedia memberi laporan data ke dinas
kesehatan perlu adanya peraturan daerah atau peraturan
gubernur/bupati/walikota yang mewajibkan instansi pelayanan
kesehatan memberi laporan berkala ke dinas kesehatan di wilayah
kerjanya. Di samping itu, perlu sanksi yang tegas terhadap tenaga atau
lembaga pelayanan kesehatan yang tidak memberikan laporan ke
dinas kesehatan. Salah satu sanksi yang dilakukan adalah pencabutan
izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Peraturan-peraturan yang terkait dengan surveilans masih
belum banyak mengatur sampai dengan permasalahan di daerah dan
pedoman-pedoman yang ada di pusat juga belum tersosialisasikan
sampai ke daerah maupun instansi terkait. Banyaknya permasalahanpermasalahan
surveilans yang perlu diadopsi oleh daerah untuk
menindaklanjutinya dalam bentuk local specific regulation. Oleh