Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

262
desentralisasi, gubernur setuju untuk menetapkan beberapa rumahsakit
daerah menjadi persero.
Pertanyaan pentingnya adalah sebenarnya apa yang disebut
rotan dalam bentuk rumahsakit pemerintah? Perjalanan mencari
bentuk ideal ”rotan” rumahsakit pemerintah dimulai sekitar 15 tahun
yang lalu. Bentuk rumahsakit sebagai UPT dinas atau UPT daerah dan
rumahsakit pemerintah pusat sebagai lembaga pemerintah yang
bersifat PNBP merupakan bentuk yang tidak pas, terutama di daerahdaerah
yang mempunyai persaingan rumahsakit tinggi. Bentuk
rumahsakit pemerintah yang birokratis menyebabkan inefisiensi
tinggi, termasuk SDM dan manajemen peralatannya.
Pada awal dekade 1990-an melalui Keppres No.38/1991,
pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan baru: rumahsakit
swadana. Kebijakan ini pada intinya mengandung pengertian bahwa
pendapatan fungsional rumahsakit dapat langsung digunakan.
Kebijakan ini mengarah pada otonomi keuangan rumahsakit. Namun,
swadana menjadi kebijakan setengah matang karena tidak didukung
dasar hukum memadai. Hal tersebut tampak ketika terjadi skandal
penyimpangan uang negara di Departemen Pertambangan, sehingga
kebijakan swadana ditarik kembali pada akhir dekade tahun 1990-an.
Penarikan ini bertepatan dengan kebijakan desentralisasi kesehatan
oleh pemerintah.
Kebijakan swadana yang berupa Keppres kemudian dihentikan
oleh pemerintah Indonesia tahun 1998, khususnya untuk rumahsakit
umum pemerintah. Kebijakan Swadana kemudian diganti dengan
kebijakan dimana rumahsakit umum pemerintah menjadi Perusahaan