Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

451
Dengan demikian sebaiknya ada semacam “holding unit” untuk
mengelola rumahsakit-rumahsakit pusat. Namun model ini masih
belum ada. Struktur di DitJen Bina Pelayanan Medik masih
mencampur fungsi penetapan kebijakan dan pengawasan dengan
operasional rumahsakit vertikal.
Tanda obyektif lainnya adalah alokasi anggaran pemerintah
pusat yang cenderung tidak mencerminkan kenyataan adanya
desentralisasi seperti yang dibahas pada Bagian 1 buku ini. Alokasi
anggaran Departemen Kesehatan yang belum menggunakan data
perbedaan fiskal antar daerah merupakan gambaran nyata keengganan
untuk menggunakan prinsip desentralisasi dalam sektor kesehatan.
Akibatnya pemda (termasuk yang kaya) terus merasa bahwa
pendanaan pelayanan kesehatan khususnya yang bersifat public goods,
harus beraasal dari pemerintah pusat. Lebih lanjut penggunaan dana
dekonsentrasi yang semakin meningkat antara tahun 2005 sampai
dengan 2006 menunjukkan keadaan yang berlawanan dengan amanat
kebijakan desentralisasi keuangan yang tertuang dalam Pasal 108 UU
No.33/2004. Pada undang-undang ini seharusnya dana dekonsentrasi
berkurang dan digantikan DAK secara bertahap.
Tanda-tanda subyektif
Di samping tanda-tanda obyektif, ada berbagai tanda subjektif
yang menunjukkan keengganan Departemen Kesehatan dalam
melakukan desentralisasi. Tanda-tanda subyektif tersebut dapat dilihat
dalam kasus-kasus yang disajikan di Bagian 1 dan Bagian 2 buku ini.
Tanda subyektif yang masih dapat diperdebatkan, antara lain: