Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

261
(MA). Pertengahan tahun 2006 ini MA mengabulkan keberatan hak
yang diajukan oleh YLKI, Yayasan Pemberdayaan Konsumen
Kesehatan Indonesia, dan Lembaga Konsumen Jakarta. Dengan
keputusan MA tersebut ketiga RS Daerah DKI Jakarta diharap
menjadi BLU.
Proses hukum tersebut merupakan bukti bahwa pencarian
bentuk status rumahsakit pemerintah yang ideal memang menempuh
jalan berliku selama bertahun-tahun. Disadari bahwa selama ini,
rumahsakit pemerintah berstatus UPT dinas atau daerah merupakan
lembaga birokratis yang tidak efisien. Sistem manajemen yang
birokratis gagal untuk menjadikan rumahsakit daerah sebagai tempat
pelayanan yang baik. Sudah menjadi hal umum bahwa tenaga dokter
di rumahsakit daerah cenderung tidak bekerja sepenuh hati dan tenaga.
Kultur bekerja yang ada di dokter pemerintah adalah ”bekerja di
rumahsakit pemerintah untuk status dan karier, sementara untuk
mencari pendapatan dilakukan di rumahsakit swasta atau praktik
pribadi”. Kultur ini membuat rumahsakit pemerintah sulit
meningkatkan mutu pelayanan. Secara tegas dapat disebutkan bahwa
sistem rumahsakit pemerintah dikelola dengan sistem manajemen
rapuh dan tidak cukup kuat untuk menunjang misi sosialnya yang
berat.
Pemda DKI merasakan kesulitan tersebut sehingga berusaha
menjadikan rumahsakit daerah sebagai persero pada tahun 2004
sebelum ada bentuk BLU. Dapat dikatakan bahwa bentuk persero
yang ditetapkan oleh pemerintah DKI merupakan aplikasi dari pepatah
lama ”tidak ada rotan akar pun jadi”. Dengan wewenang