Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

378
karena itu, perlu ada evaluasi mendalam dalam pelaksanaan kebijakan
desentralisasi sektor kesehatan di Indonesia.
2. Uganda
Latar belakang sejarah Uganda menunjukkan bahwa selama
era kolonial, Kementerian Kesehatan hanya bertanggung jawab untuk
merawat pekerja kolonial, misalnya orang asing kolonial dan pekerja
pribumi. Kementerian ini mengurusi manajemen mikro dari
rumahsakit, dan sebagian kecil fasilitas kesehatan pembantu;
Kementerian ini melakukannya dengan peraturan dan petunjuk yang
detail. Anggaran rumahsakit, pengangkatan tenaga dan manajemen
dari program kesehatan merupakan tanggung jawab tingkat pusat.
Pada masa ini dan pada awal masa kemerdekaan,
pengembangan kebijakan desentralisasi bukan merupakan hal pokok
pada Kementerian Kesehatan Uganda. Dua peristiwa akhirnya
merubah situasi tersebut: Konferensi Alma Atta tentang Layanan
Kesehatan Dasar atau Primary Health Care (PHC) pada tahun 1978,
dan desentralisasi Pemerintahan Uganda yang ditetapkan sekitar tahun
1990-an.
Peristiwa penting pertama adalah Konferensi Alma Atta yang
mempengaruhi sistem kesehatan di Uganda. Pertemuan yang
dilaksanakan oleh WHO dan UNICEF pada tahun 1978 tersebut
mengembangkan konsep PHC. Konsep ini merupakan perubahan
paradigma di berbagai aspek. Dalam kacamata tertentu, PHC
merupakan suatu konsep politik. Yang menjadi hal pokok adalah
melibatkan para politikus dan pemimpin setempat untuk memastikan