Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

pusat diperlukan juga perda yang mengikat pelaksana kegiatan
surveilans. Perlunya perda ini terkait dengan kemajemukan yang
terjadi antara daerah satu dengan daerah yang lainnya.
Dari sudut anggaran juga terlihat bahwa alokasi anggaran
pemda untuk pelaksanaan kegiatan surveilans sangat rendah. Keadaan
ini terkait dengan belum disadarinya arti dan manfaat data yang
dihasilkan dari sistem surveilans. Jika pelaksana surveilans dapat
meyakinkan pemda akan penting dan manfaatnya sistem surveilans,
serta pelaksanaan surveilans yang benar dapat mendeteksi terjadinya
KLB, sehingga KLB cepat ditanggulangi dan kerugian penderitaan
masyarakat dapat terhindari. Tidak berjalannya PEST dan DEST
setelah proyek ICDC selesai juga karena tidak ada komitmen pemda
untuk membiayai surveilans. Sementara itu, pemerintah pusat
khususnya DitJen P2PL memberikan alokasi dana yang cukup besar
untuk kegiatan surveilans termasuk di daerah melalui Balai Teknik
Kesehatan Lingkungan (BTKL) Departemen Kesehatan.
Jika dicermati, isi Kepmenkes menekankan mengenai
keaktifan daerah dalam melakukan surveilans. Di dalam Kepmenkes
tersebut dijabarkan bahwa tujuan dibentuknya sistem surveilans
epidemiologi adalah tersedianya data dan informasi epidemiologi
sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan
dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program
kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar
biasa yang cepat dan tepat secara nasional, propinsi dan
kabupaten/kota dalam Menuju Indonesia Sehat 2010. Namun,
penyelenggaraan sistem surveilans epidemiologi masalah kesehatan
99