Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

206
yang jelas, mengakibatkan berbagai upaya tersebut tidak berjalan
secara terus-menerus dan terintegrasi satu sama lain. Di samping itu,
upaya regulasi lain seperti regulasi untuk pengaturan jumlah dan
distirbusi pelayanan kesehatan serta regulasi harga/tarif belum
dikembangkan
Hasil berikutnya adalah peningkatan sumber daya dan beban
pelaksanaan fungsi regulasi. Dengan melihat fungsi regulasi
pelayanan kesehatan yang seharusnya dijalankan, maka dapat terlihat
adanya keterbatasan sumber daya yang besar pada Propinsi Kalimatan
Timur beserta Kabupaten/Kotanya. Keterbatasan itu termasuk
keterbatasan SDM (tidak ada staf dinas kesehatan yang sudah
mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait dengan pelaksanaan
fungsi regualsi), keterbatasan struktur organisasi (tupoksi yang terkait
fungsi regulasi tersebar pada beberapa subdin atau seksi), keterbatasan
penganggaran kegiatan regulasi (anggaran regulasi hanya dialokasikan
untuk “photocopy formulir” perpanjangan izin), keterbatasan standar
dan prosedur perizinan (banyak jenis pelayanan kesehatan
bermunculan yang nomenklaturnya belum diatur ditingkat pusat,
seperti: Klinik Internasional, Klinik Haemodialisa, Klinik Evakuasi
Emergensi, dan sebagainya)
Kontras dengan sumber daya yang terbatas, beban untuk
menjalankan fungsi regulasi dinilai cukup berat dari sisi jumlah, maka
individu/pelayanan/sarana pelayanan kesehatan yang perlu diregulasi
jumlahnya mencapai ribuan yang setiap tahun meningkat baik jumlah
maupun jenisnya. Dengan adanya pengembangan ini muncul
kesadaran untuk meningkatkan jumlah dan kemampuan tenaga