Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

mengumpulkan dan mengelola sumber daya keuangan fiskal dari
pemerintah pusat ke pemda. Perlu ada suatu reposisi peran pemerintah
pusat dalam hal pembiayaan kesehatan. Pemerintah perlu mendukung
berbagai daerah yang terbukti tidak mampu atau sulit mencapai SPM
yang ditetapkan oleh negara. Sementara itu, bagi daerah yang
mempunyai kekuatan fiskal tinggi dan masyarakatnya mampu,
pemerintah pusat diharapkan lebih membantu dalam hal pembinaan
teknis atau dukungan peraturan yang dibutuhkan.
Secara praktis, dalam jangka pendek harus dapat mencari
formula alokasi anggaran yang lebih mencerminkan pemerataan
daerah. Hal ini diyakini oleh Biro Perencanaan 10
, yang merencanakan
untuk memberikan insentif dan disinsentif bagi pemda yang
memberikan atau tidak memberikan anggaran kesehatan sesuai dengan
kemampuan fiskalnya.
Pemerintah daerah
Anggaran pemda untuk
kesehatan tinggi
Anggaran pemda untuk
kesehatan rendah
Tabel 1.1.2 Matriks Kemampuan Fiskal
Daerah dengan
kekuatan fiskal tinggi
Capacity building
Pengendalian
43
Daerah dengan kekuatan fiskal
rendah
Peningkatan APBN sebagai reward
Capacity building
Perlu dilakukan advokasi Peningkatan alokasi APBN dan
pendampingan pendampingan
Di samping itu, (untuk sementara) dana dekonsentrasi yang
ada perlu dialokasikan secara lebih baik dengan menggunakan
formula yang lebih tepat. Walaupun dana dekonsentrasi diharapkan
daerah mempunyai kewenangan untuk membuat menu kegiatan,
10
Budiharja (2007), Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Makalah disajikan di
Banjarmasin, 29 Mei 2007