Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

70
diwujudkan dengan rencana penyusunan peraturan daerah/atau
peraturan kepala daerah (tahap awal) tentang pengembangan sistem
Jamkesda; (2) perbaikan fasilitas kesehatan yang di daerah untuk
memiliki layanan yang memadai dan siap untuk melaksanakan; ada
alokasi sharing dana APBD propinsi dan kabupaten untuk
terselenggaranya sistem; serta adanya studi untuk rancangan manfaat
dasar dan besarnya iuran/premi.
Bagi daerah yang akan menyelenggarakan Jamkesda perlu
penyiapan hal-hal antara lain: perlu adanya integrasi yang jelas antara
pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten (tidak eksklusif),
menyiapkan kelembagaan yang jelas antara siapa yang menjadi
operator dan yang menjadi regulator; dan perlunya kerja sama dengan
daerah lain yang telah menyelenggarakan program serupa. Pada
intinya sebagai Kepala Asosiasi Penyelenggaran Jamkesda,
Moertjahjo 22 menyimpulkan bahwa perlu mengembangkan sistem
jaminan sosial di daerah sebagai bagian dari SJSN dan pengembangan
sistem pembiayaan publik. Daerah yang sudah mengembangkan perlu
dibina dan bekerja sama. Kendali biaya dan mutu harus dilakukan
pada masing-masing hierarki pemerintahan, program Askeskin
seharusnya diarahkan untuk mendorong dikembangkannya sistem
jaminan sosial di daerah-daerah dalam kerangka kebijakan nasional.
Apakah kesimpulan Moertjahjo 23 ini berbeda dengan
pemerintah pusat. Dalam sesi yang sama pada seminar di Bali, Indra
Bagus Gotama dan Donald menyatakan bahwa perlu memperbaiki
peran pemerintah pusat dan daerah. Peran tersebut perlu diatur secara
berimbang dalam peraturan pelaksanaan secara jelas. Memang akan