Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

58
menjelaskan mengapa ada kesulitan dalam siapa yang berhak
mendapatkan subsidi langsung. Pertama, Indonesia bukan negara
kesejahteraan (welfare state) dalam aspek kesehatan. Indonesia lebih
merupakan negara yang berbasis pada mekanisme pasar, dan hanya
sekitar 25% sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah.
Di negara kesejahteraan sumber pembiayaan dari pemerintah banyak
yang berada di atas 80%.
Kedua, konsep jaring pengaman sosial yang berasal dari model
negara yang berbasis pasar merupakan sistem reaktif yang dibentuk
berdasarkan adanya krisis. Sifat reaktif ini dipengaruhi oleh ideologi
politik pemerintah sejak reformasi di tahun 1998 yang bergeser lebih
ke arah pemerataan hasil pembangunan karena sifat yang masih baru,
dan sampai pada tahun 2005 masih terjadi perbedaan mengenai
bagaimana cara menangani masyarakat miskin, apakah subsidi
langsung diberikan ke PPK ataukah melalui perusahaan asuransi. Pada
tahun 2005, terjadi perubahan kebijakan yaitu pelayanan pembayaran
puskesmas yang pada Semester I diserahkan pada PT. Askes
Indonesia, kembali menggunakan model lama pada Semester II yaitu
pelayanan pembayaran tanpa melalui sistem asuransi kesehatan.
Puskesmas mendapat dana langsung dari pusat melalui Bank Rakyat
Indonesia (BRI).
Ketiga, ideologi pasar merupakan hal penting dalam sendisendi
kehidupan sektor kesehatan selama puluhan tahun. Keadaan di
Indonesia ini berbeda dengan di Malaysia yang mewarisi konsep
welfare state dari Inggris yaitu pelayanan kesehatan gratis untuk
seluruh masyarakat. Meskipun kenyataan di Malaysia tidak