Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

278
public dan private goods, ternyata ada relativitas yang tergantung pada
kemauan dan kemampuan negara membayar.
Pemahaman mengenai public dan private goods ini penting
dalam menganalisis kebijakan pendanaan kesehatan. Konsep welfare
state menyatakan bahwa pelayanan yang public goods seharusnya
dibiayai oleh negara melalui mekanisme pajak atau penerimaan
pemerintah lainnya untuk semua golongan masyarakat. Negara
kesejahteraan ini mempunyai pandangan bahwa semua kelompok
masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang bersifat public goods
secara gratis. Kelompok negara ini sebagian besar dari Eropa Barat,
Skandinavia, Jepang dan negara-negara sosialis kecil seperti Kuba.
Ada pula pelayanan kesehatan yang disubsidi sebagian saja.
Sebagai ilustrasi, secara normatif memang ada pernyataan bahwa
pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga untuk menerimanya
karena merupakan pelayanan yang berciri public goods. Namun fakta
berbicara lain, karena biaya untuk pelayanan tersebut ternyata tinggi,
dan masyarakat ada yang mau dan mampu membayar seluruh atau
sebagian maka pelayanan menjadi tidak lagi gratis. Ada kemungkinan
ada tarif namun ditetapkan rendah untuk segmen tertentu sehingga
memungkinkan banyak pihak menggunakannya. Berbagai negara
menggunakan sistem yang memilah-milah yang mampu dan tidak
mampu, antara lain Amerika Serikat, Singapura, China, dan Indonesia.
Lembaga BLU merupakan unit pemerintah yang mengenal
konsep quasi public goods. Oleh karena itu, ada sumber anggaran dari
APBD dan APBN, namun lembaga BLU mempunyai wewenang
untuk mendapatkan pemasukan dari jasa layanan yang dibayar oleh