Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

233
Atas Perkara No No.007/PUU –III/2005 yang menyatakan: Pasal 5
ayat (2), (3), (4) UU No.40/2005 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Di samping itu, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) tingkat daerah dapat dibentuk dengan Perda dengan memenuhi
ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 UU SJSN dalam penyelenggarannya.
Sejalan dengan kebijakan tersebut itu Departemen Kesehatan
pada tahun 2003 dan 2004 telah mengembangkan uji coba penerapan
prinsip jaminan kesehatan melalui Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Bagi Keluarga Miskin (JPK gakin). Propinsi DIY
merupakan salah satu propinsi yang ditunjuk sebagai daerah uji coba
di samping 3 propinsi dan 25 kabupaten/kota yang lain. Untuk
melaksanakan uji coba ini harus dibentuk badan penyelenggara di
masing-masing daerah dengan keputusan gubernur/bupati/walikota
yang mana dilakukan assessment lebih dulu oleh Departemen
Kesehatan. Untuk itu di Propinsi DIY membentuk Bapel Jamkessos
dengan Keputusan Gubernur No.74/2003 yang mendapat tugas selain
melaksanakan uji coba JPK gakin juga mengembangkan Jamkesos.
Ketika terjadi pergantian pimpinan di Departemen Kesehatan
terjadi perubahan baru pula. Kebijakan pusat di tahun 2005
memberlakukan program JPK gakin secara nasional yang disebut
Program Askeskin dengan menunjuk PT. Askes sebagai pelaksana
secara nasional. Pada saat diberlakukanya, kebijakan ini tidak
memberikan kesempatan kepada daerah uji coba yang mampu
melaksanakan, sehingga berbagai Bapel Daerah uji coba berhenti,
kecuali di DIY dan beberapa daerah lain.