12.12.2012 Views

Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

179<br />

menyulitkan hubungan dengan Departemen <strong>Kesehatan</strong>. Namun dalam<br />

fungsi regulasi Propinsi Kalimantan Timur jelas tidak mengacu pada<br />

SKN yang tidak menyebutkan mengenai regulasi, namun memberi<br />

penekanan khusus seperti yang digariskan pada PP No.38/<strong>2007</strong>.<br />

Pertanyaan: “Mungkinkah ada perubahan struktur Departemen<br />

<strong>Kesehatan</strong> agar lebih cocok dengan pelaksanaan kebijakan<br />

desentralisasi?” PP No.41/<strong>2007</strong> hanya berlaku untuk struktur pemda,<br />

namun tidak ditujukan untuk pemerintah pusat. Sementara itu, PP<br />

No.38/<strong>2007</strong> berlaku untuk seluruh tingkat pemerintaham, mulai dari<br />

pusat sampai kabupaten kota. Apakah mungkin struktur Departemen<br />

<strong>Kesehatan</strong> tidak berubah?<br />

Disadari bahwa tidak mungkin struktur Departemen <strong>Kesehatan</strong><br />

akan berubah pada tahun 2008 (jangka pendek). Di samping itu, pada<br />

tahun 2009 akan terjadi pemilihan umum legislatif dan presiden.<br />

Dengan demikian, diharapkan ada kemungkinan perubahan struktur<br />

organisasi Departemen <strong>Kesehatan</strong> di tahun 2009 atau 2010.<br />

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen <strong>Kesehatan</strong>,<br />

Prof. Agus Purwodianto menambahkan beberapa hal yaitu:<br />

Departemen <strong>Kesehatan</strong> akan mencoba mencarikan sumber daya dan<br />

pedoman untuk restrukturisasi organisasi. Diharapkan yang utama<br />

dalam menyusun struktur organisasi ini adalah tidak keluar dari aturan<br />

hukum yang ada atau peraturan pemerintah. Kreativitas desain<br />

penyusunan struktur tidak hanya tergantung dari kebutuhan dan<br />

kreativitas dari daerah tapi lebih ditekankan pada persamaan persepsi<br />

dan potensi daerah karena di dalam potensi ada maksud tersembunyi<br />

berupa strategi. Di dalam peraturan pemerintah digariskan bahwa

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!