Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

159
strategi pembangunan nasional yang berorientasi hasil; kegagalan
memperoleh prediksi keuangan untuk kesehatan jangka panjang;
pendelegasian tugas yang tidak memadai kepada staf pelaksana
lapangan; kurangnya insentif yang diberikan bagi petugas pelayanan
kesehatan yang efektif kurang integrasi program dukungan
internasional untuk kesehatan dengan agenda pembangunan Indonesia
yang lebih luas.
Untuk mengurangi potensi tumpang-tindih dan kesenjangan
dalam penyediaan layanan, pemerintah Indonesia berupaya menangani
tantangan-tantangan ini dalam berbagai rencana dan inisiatif strategis.
Sebagai contoh, di tingkat propinsi dan kabupaten di Propinsi NTT,
para mitra mengkoordinasikan dukungan multimitra dengan
memanfaatkan master plan yang baru dikembangkan
Dengan latar belakang seperti di atas, upaya GTZ di Propinsi
NTT, NTB dan Departemen Kesesehatan untuk mencapai efektivitas
yang lebih baik dengan mendukung harmonisasi dan penyesuaian
mitra sesuai dengan Paris Declaration, mulai menunjukkan hasil.
Berbagai hasil yang dapat digambarkan, antara lain upaya koordinasi
seperti pemetaan donor yang dilakukan lembaga terkait kesehatan di
tingkat pusat (BAPPENAS, Menkokesra, Departemen Kesehatan,
BKKBN) maupun di tingkat propinsi (BAPPEDA, dinas kesehatan,
BKKBN) telah mendapatkan momentum selama beberapa tahun
terakhir. Di Propinsi NTT, pertemuan koordinasi dan mekanisme
pertukaran informasi regular di antara stakeholder utama bidang
kesehatan (misal dinas kesehatan, BKKBN, BAPPEDA, Joint Health
Council, rumahsakit, lembaga pelatihan, lembaga PBB, mitra