Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

22
Mada/PMPK FK-UGM (National Health Account, dan Public Health
Expenditure Review, bekerja sama dengan WHO Indonesia dan IPS
Srilanka). Di samping itu, ada data Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
dari proyek DHS-1.
Situasi pendanaan dari pemerintah pusat
Dari data yang ada terlihat terjadi pergeseran (shift) dana
antara tahun 2000–2007. Pada awal desentralisasi, terlihat
kecenderungan desentralisasi yang sangat kuat. Pada Gambar 1.1.1
terlihat ada penurunan anggaran pemerintah pusat sementara anggaran
pemerintah propinsi dan kabupaten meningkat. Pada tahun-tahun awal
memang terjadi realokasi yaitu ada dana pemerintah pusat menjadi
APBD yang tentunya meningkatkan jumlah anggaran kesehatan
secara absolut.
Akan tetapi, DAU dan dana-dana dari APBD ternyata tidak
cukup untuk membiayai pelayanan kesehatan. Keadaan ini
menyebabkan sistem kesehatan menjadi sulit digerakkan. Pemda
terlihat gagal memberikan pendanaan untuk sektor kesehatan di
daerahnya. Pada tahun 2004 ke depan, Departemen Kesehatan melihat
perlu ada pendanaan lebih banyak dari pemerintah pusat. Keputusan
ini menarik dan dapat dipahami karena memang diperlukan untuk
memperbaiki sistem kesehatan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya
dana pemerintah pusat, khususnya untuk Askeskin dan kesehatan
keluarga. Sejak tahun 2004 terjadi peningkatan dana kesehatan dari
pemerintah pusat.