472 Departemen <strong>Kesehatan</strong>, 5 Departemen <strong>Kesehatan</strong> Filipina, 6 desentralisasi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 45, 47, 55, 56, 69, 72, 73, 92, 97, 98, 103, 104, 131, 132, 133, 141, 156, 166, 171, 177, 178, 179, 181, 182, 189, 190, 222, 229, 236, 259, 260, 262, 264, 292, 312, 313, 315, 321, 322, 323, 325, 327, 337, 338, 340, 341, 342, 345, 350, 351, 352, 353, 355, 358, 359, 360, 361, 362, 365, 368, 369, 370, 372, 373, 376, 377, 379, 380, 381, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 413, 414, 415, 432, 435, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 447, 449, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468 <strong>Desentralisasi</strong>, 1 desentralisasi demokratis, 1 desentralisasi fiskal, 2, 10, 15, 17, 28, 31 <strong>Desentralisasi</strong> <strong>Kesehatan</strong>, 1 desentralisasi keuangan, 15, 386, 451 desentralisasi manajemen, 2 desentralisasi politis, 2 <strong>Desentralisasi</strong> Terintegrasi, 72 DEST, 87, 97, 99 devolusi kesehatan, 376 DHS-1, 11, 22, 76, 84, 98, 132, 202, 212, 213, 321, 322, 338, 339, 341, 342, 343, 351, 355, 356, 357, 437, 452 diagnosis related group, 241 diagnostic related group, 256 Diagnostic Related Groups, 55 diem, 55 differential, 363 disease specific, 132 diskriminasi pelayanan, 50 dispensing, 165 District council, 381 District Epidemiological Surveillance Team, 87 Doi Moi, 391, 392 donor agency, 316 donor driven, 185 door to door, 301 DPR, 19, 29, 30, 32, 36, 45, 256, 388, 433, 435, 440, 458, 461, 467 DRG’s, 55 E effectiveness, 64 efficiency, 64 efisiensi, 2 eforia reformasi, 6 Electronic TB Register, 119 emergency of international concern, 94 ends, 53 enforcement, 62, 165, 170, 229 enterpreneur, 243 entry data, 50, 119 epidemiologi, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 92, 93, 94, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 112, 117, 119, 124 EpiInfo, 119
epireport, 119 equality, 38, 44 equity, 38, 44, 412 essential public health function, 40, 42 evaluasi Kirkpatrick, 85 evidence based policy making, 355 exemption, 412 existing, 155 exit strategy, 184, 327, 328 external agents of change, 269 F facility based, 112 faktor risiko, 105, 112, 117, 142 fee for service, 63 feedback, 76, 77, 78, 81, 88, 96, 115, 119, 126 fees, 382, 386, 410 FGD, 154, 203 Filipina, 3 financial incentive, 54 financing, 141, 142, 341 finetuning, 431 fiscal capacity, 30, 38, 342 Fleksibilitas, 95, 394 focus group discussion, 154 frame, 60, 154, 292, 306, 309 fraud, 69 fungsi pembiayaan pemerintah, 11 fungsi regulasi pemerintah, 11 G 473 gakin, 19, 24, 30, 38, 47, 50, 51, 53, 56, 59, 61, 62, 64, 136, 144, 233, 235, 237, 243, 245, 251, 341, 348, 375 gap, 155, 373, 415, 419 garbage can, 417 global fund, 30 Global Fund, 39 good governance, 61, 136, 152, 168, 170, 177, 180, 191, 255, 257, 340, 450 Good governance, 51 governance, 61, 63, 64, 69, 141, 168, 170, 172, 353, 371, 384, 419 grand design, 365, 430 grand strategy, 242 Grant, 323 grassroot, 378, 381 Gross National Product, 369 health delivery, 141 hierarki pemerintahan, 70 holding, 62, 451 hygiene, 162 hystorical budget, 28, 30 H ICDC, 87, 97, 99 IDAI, 65 Ikatan Dokter Anak Indonesia, 65, 66 inclusiveness, 64 Indeks Pembangunan Manusia, 443 I
- Page 1 and 2:
i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ...........
- Page 3 and 4:
Merancang sistem surveilans-respon
- Page 5 and 6:
Inovasi yang dilakukan ............
- Page 7 and 8:
Pembahasan ........................
- Page 9 and 10:
PENUTUP: ANALISIS STAKEHOLDERS DAN
- Page 11 and 12:
Tabel 2.4.1 Pencapaian Mutu Pelayan
- Page 13 and 14:
xiii Gambar 1.3.8 Mekanisme Komunik
- Page 15:
Gambar 3.5 Produksi Layanan Kesehat
- Page 18 and 19:
2 desentralisasi politis dalam ilmu
- Page 20 and 21:
4 desentralisasi kesehatan dengan a
- Page 22 and 23:
6 proses yang berjalan secara menda
- Page 24 and 25:
8 Gambar 2 menunjukkan bahwa kebija
- Page 26 and 27:
10 situasi mencakup pengalaman di I
- Page 28 and 29:
12 dari makalah oleh David Dunlop.
- Page 30 and 31:
14 sektor kesehatan yang berada di
- Page 32 and 33:
16 ada kecenderungan Departemen Kes
- Page 34 and 35:
18 di sektor kesehatan setelah bebe
- Page 36 and 37:
20 mempengaruhi kegiatan di lapanga
- Page 38 and 39:
22 Mada/PMPK FK-UGM (National Healt
- Page 40 and 41:
24 hanya bisa menyerap sebesar 46,3
- Page 42 and 43:
26 kapita di APBD propinsi ini mele
- Page 44 and 45:
28 “kaya” akan membelanjakan le
- Page 46 and 47:
30 ada hubungannya dengan indikator
- Page 48 and 49:
32 APBN Dana Pusat (APBN) Dana Peri
- Page 50 and 51:
34 Peranan dana dekonsentrasi Menar
- Page 52 and 53:
36 Penjelasan mengenai dana dekonse
- Page 54 and 55:
38 Peranan formula dalam alokasi an
- Page 56 and 57:
40 mempunyai dana merasa tidak perl
- Page 58 and 59:
42 Kabupaten/Kota yang belum mampu
- Page 60 and 61:
44 perencanaan dan pelaksanaan kegi
- Page 62 and 63:
46 agar ada insentif untuk meningka
- Page 64 and 65:
48 Gambar 1.2.1 Dampak JPSBK terhad
- Page 66 and 67:
50 pekerjaan yang sangat mempengaru
- Page 68 and 69:
52 Pusat Statistik (BPS), pegawai n
- Page 70 and 71:
54 Kedua, pernyataan mengenai manfa
- Page 72 and 73:
56 mampu menjalankan urusannya dala
- Page 74 and 75:
58 menjelaskan mengapa ada kesulita
- Page 76 and 77:
60 miskin dan di mana peran dinas k
- Page 78 and 79:
62 filosofi akuntabilitas dan otono
- Page 80 and 81:
64 Kesehatan” 21 , yang singkatny
- Page 82 and 83:
66 Propinsi Tabel 1.2.1 Distribusi
- Page 84 and 85:
68 Tabel 1.2.3 Rata-Rata Jumlah RS
- Page 86 and 87:
70 diwujudkan dengan rencana penyus
- Page 88 and 89:
72 kerangka nasional. Kecenderungan
- Page 90 and 91:
74 Berdasarkan hukum PP No.38/2007
- Page 92 and 93:
76 Di tahun 2005, Departemen Keseha
- Page 94 and 95:
78 dilaksanakan. Feedback dilaksana
- Page 96 and 97:
80 Dalam struktur organisasi Dinas
- Page 98 and 99:
82 Tabel 1.3.1 Hasil Pelaksanaan Su
- Page 100 and 101:
84 Penelitian operasional surveilan
- Page 102 and 103:
86 2. Menghasilkan informasi yang d
- Page 104 and 105:
88 dalam hal perencanaan program su
- Page 106 and 107:
90 atau unit yang bertanggung jawab
- Page 108 and 109:
92 program pencegahan dapat lebih e
- Page 110 and 111:
94 surveilans epidemiologi belum ad
- Page 112 and 113:
96 sistem surveilans dan waktu yang
- Page 114 and 115:
98 Dipandang dari sudut desentralis
- Page 116 and 117:
100 belum didukung advokasi, peratu
- Page 118 and 119:
102 Masing-masing unit surveilans m
- Page 120 and 121:
104 implementasi baik di pusat maup
- Page 122 and 123:
106 5. Akhir dari perjalanan penyak
- Page 124 and 125:
108 3. Menganalisis dan menafsirkan
- Page 126 and 127:
110 Surveilans kesehatan masyarakat
- Page 128 and 129:
112 Surveilans epidemiologi adalah:
- Page 130 and 131:
114 5. Analisis dan interpretasi da
- Page 132 and 133:
116 dilaksanakan oleh staf UPS yang
- Page 134 and 135:
118 rumahsakit, laboratorium keseha
- Page 136 and 137:
120 3. Jaringan Local Area Network
- Page 138 and 139:
122 Dukungan sistem peraturan hukum
- Page 140 and 141:
124 (SDM) bidang surveilans yang se
- Page 142 and 143:
126 pemerintah ini diharapkan terja
- Page 144 and 145:
128 ; Dinas Kesehatan Propinsi Kali
- Page 146 and 147:
130 Sebagai catatan akhir, sistem s
- Page 148 and 149:
132 Berbagai inovasi manajerial jug
- Page 150 and 151:
134 dan sinkronisasi berbagai kegia
- Page 152 and 153:
136 Langkah yang dilakukan oleh din
- Page 154 and 155:
138 Subsistem Upaya kesehatan Pembi
- Page 156 and 157:
140 Sub-sub sistem obat, makanan da
- Page 158 and 159:
142 Peran stewardship ini dilakukan
- Page 160 and 161:
144 khusus untuk Jamkesda, telah di
- Page 162 and 163:
146 Balikpapan, Bontang, dan Taraka
- Page 164 and 165:
148 maupun milik beberapa perusahaa
- Page 166 and 167:
150 untuk menganalisis situasi sist
- Page 168 and 169:
152 sistem, sistem kesehatan, landa
- Page 170 and 171:
154 Restrukturisasi organisasi Dina
- Page 172 and 173:
156 Hasil kegiatan proses strukturi
- Page 174 and 175:
158 strategi. Pertama, untuk mengur
- Page 176 and 177:
160 pemerintah dan non-pemerintah)
- Page 178 and 179:
162 sarana menyelenggarakan praktik
- Page 180 and 181:
164 melakukan pelatihan bagi SDM ya
- Page 182 and 183:
166 pelayanan kesehatan yang akan d
- Page 184 and 185:
168 regulator sering belum menjadi
- Page 186 and 187:
170 Kesehatan Propinsi dan Departem
- Page 188 and 189:
172 membutuhkan perizinan, termasuk
- Page 190 and 191:
174 Dengan ketergantungan terhadap
- Page 192 and 193:
176 bangunan. Hal yang harus diperh
- Page 194 and 195:
178 Untuk merumuskan fungsi dan str
- Page 196 and 197:
180 untuk struktur organisasi dibat
- Page 198 and 199:
182 Pengalaman salah satu proyek pe
- Page 200 and 201:
184 kontroversial ternyata sama ant
- Page 202 and 203:
186 perbedaan dalam jadwal dan jang
- Page 204 and 205:
188 Identifikasi dari struktur dan
- Page 206 and 207:
190 Dalam periode tahun 2000-2007,
- Page 208 and 209:
192 independen yang akan berkembang
- Page 210 and 211:
194 Kotak 2.2.1 Pengembangan Sistem
- Page 212 and 213:
196 akreditasi pelayanan medik dasa
- Page 214 and 215:
198 Tabel 2.2.2 Peran Dinas Kesehat
- Page 216 and 217:
200 Dalam perizinan sarana pelayana
- Page 218 and 219:
202 Studi Kasus 2 Peraturan daerah
- Page 220 and 221:
204 Kegiatan ini juga mengidentifik
- Page 222 and 223:
206 yang jelas, mengakibatkan berba
- Page 224 and 225:
208 Tangcharoensathien, Tantivess,
- Page 226 and 227:
210 Menjelaskan bahwa draf perda in
- Page 228 and 229:
212 Propinsi Bali melalui kegiatan
- Page 230 and 231:
214 Hongoro & Kumaranayake. 45 juga
- Page 232 and 233:
216 akan diintegrasikan ke dalam st
- Page 234 and 235:
218 5. Kabupaten Klungkung; diperol
- Page 236 and 237:
220 Dalam konteks regulasi ini mema
- Page 238 and 239:
222 pimpinan Departemen Kesehatan m
- Page 240 and 241:
224 banyaknya rumahsakit swasta yan
- Page 242 and 243:
226 Pengembangan sistem regulasi ke
- Page 244 and 245:
228 Dalam konteks kerangka tersebut
- Page 246 and 247:
230 setelah kurun waktu 2-3 tahun h
- Page 248 and 249:
232 BAB 2.3 Inovasi dalam Fungsi Pe
- Page 250 and 251:
234 Propinsi DIY dan beberapa daera
- Page 252 and 253:
236 Inisiatif daerah tersebut perlu
- Page 254 and 255:
238 program ini diperluas dengan me
- Page 256 and 257:
240 perda. Dengan adanya perda maka
- Page 258 and 259:
242 Tabel 2.3.2 Pola Pengelolaan da
- Page 260 and 261:
244 bagi warga kota secara menyelur
- Page 262 and 263:
246 KTP tetap (penduduk yang sudah
- Page 264 and 265:
248 TAHAP 1 2006-2007 Rawat Inap RS
- Page 266 and 267:
250 JPK GAKIN UPTD JAMKESDA JAMKESD
- Page 268 and 269:
252 Tabel 2.3.4 Rincian Pembiayaan
- Page 270 and 271:
254 Pada tahun 2005 juga muncul gug
- Page 272 and 273:
256 Dari Gambar 2.3.5 tampak jelas
- Page 274 and 275:
258 Sistem Jamkesda; (2) Pola yang
- Page 276 and 277:
260 kesehatan di Indonesia bergerak
- Page 278 and 279:
262 desentralisasi, gubernur setuju
- Page 280 and 281:
264 infrastruktur penunjang pariwis
- Page 282 and 283:
266 berperan sebagai poliklinik sor
- Page 284 and 285:
268 Fase 3: Reorganisasi dan perbai
- Page 286 and 287:
270 Sumber: Data Internal RSUD Taba
- Page 288 and 289:
272 masyarakat Kabupaten Tabanan ti
- Page 290 and 291:
274 No. Kartu Askes (Diagnosa) 2209
- Page 292 and 293:
276 Setelah membentuk Tabanan Medic
- Page 294 and 295:
278 public dan private goods, terny
- Page 296 and 297:
280 tepat apabila pelayanan dilakuk
- Page 298 and 299:
282 Tabel 2.4.4 Berbagai Ciri Lemba
- Page 300 and 301:
284 komplementer, dan pengobatan tr
- Page 302 and 303:
286 Dapat disimpulkan bahwa mekanis
- Page 304 and 305:
288 daerah biasa, gambaran ini sang
- Page 306 and 307:
290 Kebijakan apa yang telah dilaku
- Page 308 and 309:
292 Berau diusahakan lebih sistemat
- Page 310 and 311:
294 Adanya pelayanan medis spesiali
- Page 312 and 313:
296 sedangkan perairannya hanya sek
- Page 314 and 315:
298 kesehatan dan sarana prasarana
- Page 316 and 317:
300 menjadi sekitar Rp 970 juta. De
- Page 318 and 319:
302 mengikuti workshop di Samarinda
- Page 320 and 321:
304 tenaga. Adapun masalah manajeme
- Page 322 and 323:
306 Pembayaran sesuai perjanjian Wo
- Page 324 and 325:
308 Dari model tersebut terlihat ba
- Page 326 and 327:
310 3. Pelayanan kontrak memberikan
- Page 328 and 329:
312 4. Pemerintah mempunyai keterba
- Page 330 and 331:
314 kesehatan khususnya bagi daerah
- Page 332 and 333:
316 menggali dana dari donor misaln
- Page 334 and 335:
318 b) Penyelenggaraan urusan pemer
- Page 336 and 337:
320 Walaupun inovasi ini masih memp
- Page 338 and 339:
322 Dalam konteks pengelolaan proye
- Page 340 and 341:
324 merupakan proyek multi years ya
- Page 342 and 343:
326 No.25/2000 menempatkan posisi p
- Page 344 and 345:
328 Pada tahun 2006, Dinas Kesehata
- Page 346 and 347:
330 Tabel 2.6.1 Pengelompokkan Prod
- Page 348 and 349:
332 besar (cost of capital) dalam p
- Page 350 and 351:
334 Berdasarkan Tabel 2.6.2 ada dua
- Page 352 and 353:
336 monitor mutu pelayanan kesehata
- Page 354 and 355:
338 Program Best Practice Kesehatan
- Page 356 and 357:
340 dalam sektor kesehatan dilakuka
- Page 358 and 359:
342 Dengan latar belakang tersebut,
- Page 360 and 361:
344 Hasil penelitian pertama menunj
- Page 362 and 363:
346 terutama oleh swasta. Rumahsaki
- Page 364 and 365:
348 tidak mempunyai sumber daya ala
- Page 366 and 367:
350 mencari inovasi untuk melakukan
- Page 368 and 369:
352 Tabel 2.6.6 Hasil Penilaian Per
- Page 370 and 371:
354 Dalam konteks perubahan secara
- Page 372 and 373:
356 terjadi suatu proses evidence b
- Page 374 and 375:
358 menunjukkan bahwa beberapa pemd
- Page 376 and 377:
360 negara. Latar belakang politik,
- Page 378 and 379:
362 tanggung jawab dan kewenangan k
- Page 380 and 381:
364 dilaksanakan oleh seorang bidan
- Page 382 and 383:
366 kebijakan nasional di Filipina
- Page 384 and 385:
368 kewenangan teknis sistem keseha
- Page 386 and 387:
370 Ada indikasi bahwa efektivitas
- Page 388 and 389:
372 PhilHealth; other financing age
- Page 390 and 391:
374 Dampak langsung desentralisasi
- Page 392 and 393:
376 ada kebutuhan tambahan anggaran
- Page 394 and 395:
378 karena itu, perlu ada evaluasi
- Page 396 and 397:
380 program nasional tersebut. Hal
- Page 398 and 399:
382 Adapun kekuatan pendukung desen
- Page 400 and 401:
384 samping pendapatan yang diperol
- Page 402 and 403:
386 dilakukan. Misalnya, pendistrib
- Page 404 and 405:
388 perlahan (gradual) dan membiark
- Page 406 and 407:
390 Pada tahun 1990-an, “generasi
- Page 408 and 409:
392 Fase-fase dalam proses desentra
- Page 410 and 411:
394 nampak. Kurangnya personel kese
- Page 412 and 413:
396 telah melaporkan peningkatan ku
- Page 414 and 415:
398 semi miskin tidak terlindungi d
- Page 416 and 417:
400 perencanaan dan keuangan serta
- Page 418 and 419:
402 tahun 1995 yang membentuk desen
- Page 420 and 421:
404 sistem keuangan antar pemerinta
- Page 422 and 423:
406 dengan “pola pelaksanaan dan
- Page 424 and 425:
408 monitor aktivitas dan memberika
- Page 426 and 427:
410 politik dan administratif dalam
- Page 428 and 429:
412 mengembangkan dan mengalokasika
- Page 430 and 431:
414 Pengantar BAGIAN 4 Pelaku Polit
- Page 432 and 433:
416 Pengantar BAB 4.1 Politik Daera
- Page 434 and 435:
418 mereka. Stream kebijakan mengac
- Page 436 and 437:
420 kepentingan masyarakat dan kelo
- Page 438 and 439: 422 kerja petugas tidak diperhitung
- Page 440 and 441: 424 petugas. Masyarakat menuntut pe
- Page 442 and 443: 426 Dinas kesehatan dan puskesmas
- Page 444 and 445: 428 kunci, ia masih memerlukan komi
- Page 446 and 447: 430 berkesempatan memperoleh pendap
- Page 448 and 449: 432 Program kesehatan di masyarakat
- Page 450 and 451: 434 Mereka terdiri atas Departemen
- Page 452 and 453: 436 Analisis stakeholders tentang r
- Page 454 and 455: 438 kuat, banyaknya rumahsakit-ruma
- Page 456 and 457: 440 membuat persiapan untuk desentr
- Page 458 and 459: 442 demikian, ada kemungkinan perde
- Page 460 and 461: 444 Tidak adanya strategi desentral
- Page 462 and 463: 446 besar dalam penghilangan kata d
- Page 464 and 465: 448 Health Emergency Management Sta
- Page 466 and 467: 450 Struktur organisasi dalam Ditje
- Page 468 and 469: 452 Keengganan untuk melakukan ujic
- Page 470 and 471: 454 berubah. Departemen Kesehatan I
- Page 472 and 473: 456 undang-undang, kecuali apabila
- Page 474 and 475: 458 (amandemen UU No.32/2004) sehin
- Page 476 and 477: 460 Skenario 2: Desentralisasi sepa
- Page 478 and 479: 462 Situasi saat ini Situasi masa m
- Page 480 and 481: 464 Analisis kedua adalah adanya be
- Page 482 and 483: 466 sepenuh hati mendukung kebijaka
- Page 484 and 485: 468 Oleh karena itu usaha peningkat
- Page 486 and 487: 470 A acceptability, 207, 209, 210
- Page 490 and 491: 474 indikator status kesehatan, 3 I
- Page 492 and 493: 476 pembobotan, 30, 38 pemda, 3, 12
- Page 494 and 495: 478 204, 209, 211, 214, 220, 223, 2
- Page 496: 480 tekanan politik, 4, 6, 45, 376,