Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

319
c. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 64 dan 65 UU
Ketenagakerjaan No.13/2003 yang merupakan dasar dari
pelaksanaan outsourcing?
Dari berbagai permasalahan hukum yang dikemukakan di atas
terlihat bahwa regulasi yang ada belum cukup memadai untuk
mengatur contracting out pelayanan kesehatan yang merupakan
pekerjaan utama dinas kesehatan. Hal ini wajar mengingat
contracting-out khususnya untuk pelayanan kesehatan di daerah
terpencil/sangat terpencil dan sulit masih merupakan hal baru di sektor
kesehatan. Meskipun demikian terdapat sejumlah regulasi yang
mendukung, yaitu:
• Keputusan Presiden RI No.80/2003 yang telah diubah tujuh
kali (terakhir melalui Peraturan Presiden No.95/2007)
• Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
No.101/2004 tentang Tatacara Perizinan Perusahaan Penyedia
Jasa Pekerja/Buruh
• Permendagri No.61/2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
khususnya Pasal 2 Ayat 1
• Peraturan Pemerintah No.50/2007 tentang Tata Cara
Pelaksaanaan Kerja Sama Daerah
• Permenkes No.1199/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga
Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik
Pemerintah