Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

Mengapa terjadi situasi seperti ini? Pasal 38 tentang DAK
menyatakan bahwa besarnya DAK ditetapkan setiap tahun dalam
APBN. Pasal 39 menyatakan bahwa DAK dialokasikan kepada daerah
tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah. Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud sesuai dengan fungsi
yang telah ditetapkan dalam APBN. Pasal 40 menyatakan bahwa
pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum,
kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD.
Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis
ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.
Hal penting mengenai DAK adalah bahwa daerah penerima
DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10%
dari alokasi DAK. Dana pendamping dianggarkan dalam APBD.
Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan
menyediakan dana pendamping. Bagi beberapa daerah adanya
ketentuan ini tentunya kurang menarik. Pasal 42 menyatakan hal yang
saat ini masih menjadi problem karena ketentuan lebih lanjut
mengenai DAK diatur dalam peraturan pemerintah yang terbatas pada
fisik dan peralatan. Di samping itu, ada kenyataan bahwa sisa
anggaran DAK masuk ke APBD sehingga insentif membelanjakan
tidak banyak. Dapat disebutkan bahwa peranan DAK dalam
menyeimbangkan anggaran masih kurang efektif.
37