Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

Pembahasan
Dalam pembahasan ini perlu untuk memahami: (1)
desentralisasi wewenang, dan (2) desentralisasi fiskal. Berdasarkan
undang-undang, desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Dekonsentrasi adalah pelimpahan
wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah
kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada
yang menugaskan.
Desentralisasi fiskal diselenggarakan bersamaan dengan
desentralisasi wewenang. Oleh karena itu, UU No.32/2004 diikuti
dengan UU No.33/2004. Pertanyaan yang menarik untuk diajukan
adalah apakah desentralisasi wewenang (fungsi) diikuti atau dilakukan
bersamaan dengan desentralisasi fiskal. Dalam hal ini desentralisasi
pembiayaan ditentukan oleh jenis mekanisme anggaran: Apakah
melalui mekanisme dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan
ataukah DAU dan DAK? Oleh karena itu, diperlukan pembahasan
untuk memahami mekanisme dana dari pemerintah pusat ke daerah.
Sesuai UU No.32/2004 dan UU No.33/2004, secara garis besar arus
dana dapat dilihat pada Gambar 1.1.7.
31