Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

437
untuk menyusun program pengembangan regulasi. Hal ini tercermin
dari dokumen SKN yang tidak mempunyai komponen regulasi.
Jika dilihat prosesnya, dokumen SKN disusun secara internal
di Departemen Kesehatan. Ketika disajikan ke publik, sudah dalam
keadaan jadi. Pada saat penyajian di sebuah pertemuan ilmiah
Jaringan Epidemiologi Nasional (JEN) di Malang diadakan debat
mengenai SKN. Salah satu pokok perdebatan adalah mengapa regulasi
tidak masuk ke dalam SKN secara eksplisit. Debat berlangsung antara
dosen UGM sebagai perguruan tinggi dan penyusun SKN di
Departemen Kesehatan pada masa itu. Hasilnya dapat dilihat bahwa
dokumen SKN tetap tidak menyebutkan konsep regulasi secara jelas.
Akan tetapi berbagai pihak sepakat dengan pendapat dari UGM, dan
terus mengembangkan regulasi dalam sistem kesehatan.
Pihak-pihak yang memberi dukungan kuat dalam
pengembangan fungsi regulasi di sektor kesehatan pada tahun 2000-
2007 adalah: sebagian dari Departemen Kesehatan (Ditjen Bina
Pelayanan Medik, Biro Hukum dan Organisasi), berbagai proyek
pengembangan sistem kesehatan (Bank Dunia dan ADB), asosiasi
dinas kesehatan, dan asosiasi rumahsakit daerah. Sebagian pemda
mendukung berjalannya fungsi regulasi, namun sebagian ada yang
menyatakan bahwa dinas kesehatan tidak perlu untuk melakukan
fungsi regulasi.
Ada beberapa kasus yang menarik di pemda. Logikanya fungsi
regulasi akan semakin dibutuhkan pada daerah-daerah yang
mempunyai pengaruh pasar yang kuat. Daerah-daerah ini biasanya
mempunyai ciri dimana ada perputaran ekonomi masyarakat yang