Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

254
Pada tahun 2005 juga muncul gugatan ke MK dari lembaga
daerah agar tidak hanya ada empat lembaga yang Bapel Jaminan
Sosial yaitu PT. Askes, PT. Jamsostek, PT. Taspen dan Asabri.
Dikabulkannya gugatan tersebut rupanya mendorong daerah untuk
mengembangkan sistem jaminan kesehatan sendiri. Momentum ini
kemudian diperkuat dengan munculnya PP No.38/2007. Saat ini
tampaknya dengan banyaknya masalah di Askeskin, ada kemungkinan
pemda diberi wewenang yang lebih besar. Tarik ulur pusat dan daerah
yang dapat dilambangkan seperti gerak bola pendulum ini berpotensi
tidak segera finalnya sistem jaminan kesehatan di Indonesia dan cita-
cita akan tercapainya cakupan semesta (universal coverage) akan
terpengaruh.
Dari segi teknis operasional tampaknya kedua bapel sudah
berusaha menyiapkan semaksimal mungkin segala alat kelengkapan
pengelolaan (management tools) seperti utilization review, pola
pembayaran kepada PPK dan sebagainya. Namun demikian, sistem
penjaminan kesehatan memerlukan pengelolaan yang cukup rumit dan
tampaknya persiapan yang dilakukan oleh kedua bapel kurang. Dari
data yang ada belum tampak adanya program pelatihan yang
memadai, serta SDM seperti apa yang diharapkan dapat mengelola.
Apabila lembaga ini nantinya ingin dapat mengelola dana dengan
lebih baik tampaknya SDM yang ada perlu ditambah serta
ditingkatkan keterampilannya, terutama dari segi teknis operasional
serta program jaminan mutu. Alternatif lain adalah mengkontrakkan
ke pihak ketiga, misal ke Badan Mutu Pelayanan Kesehatan seperti
yang ada di Propinsi DIY.