Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

Situasi reformasi kesehatan
349
Sub penelitian kedua memotret situasi reformasi kesehatan.
Secara kualitatif, materi penelitian diambil dalam hal situasi
pelaksanaan perizinan lembaga kesehatan; pelayanan gakin; situasi
surveilans; dan situasi manajemen SDM. Para peneliti ditempatkan di
tujuh propinsi untuk menggali data yang dapat menggambarkan situasi
yang ada. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan
dan serangkaian diskusi. Diskusi dilakukan untuk menentukan apakah
terjadi reformasi atau tidak.
Interpretasi situasi reformasi sektor kesehatan di berbagai
propinsi menggunakan: (1) analisis integrasi reformasi antar tingkat
pemerintah: dan (2) analisis hubungan antara lingkungan ekonomi
sektor kesehatan dan keadaan reformasi kesehatan, khususnya
perubahan peran pemerintah. Hasil penelitian tentang integrasi
reformasi antar tingkat pemerintah menunjukkan hasil kurang
menggembirakan. Dalam hal kesesuaian antara pemerintah pusat,
propinsi, dan kabupaten kota, dilakukan penilaian subjektif dengan
nilai: 0: tidak ada kesesuaian sama sekali; + = ada, sedikit, ++ = ada,
dan +++ = ada, maksimal.
Secara lebih rinci, dapat disebutkan bahwa hasil penelitian
mengenai integrasi reformasi pembiayaan bagi gakin menunjukkan
bahwa pemerintah pusat telah memberikan petunjuk dengan SK
Menkes. Namun dalam hal ini belum banyak dilakukan sinkronisasi
dengan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota. Data dari daerah
sering tidak cocok dengan data pemerintah pusat. Di samping itu,
tidak jelas apa peranan pemerintah pusat. Beberapa daerah mulai