Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

171
swasta, rumahsakit pemda dan rumahsakit militer. Hal ini dinyatakan
tegas dalam PP No.38/2007. Sementara itu sebaiknya Departemen
Kesehatan mempunyai kelompok organisasi yang menjadi regulator
dan penetap kebijakan.
Dalam Gambar 2.1.1 terlihat perubahan yang dilihat dalam
konteks hubungan antara pusat, propinsi, dan kabupaten khususnya
antara dinas kesehatan dengan rumahsakit, termasuk rumahsakit
pemerintah. Keadaan sebelum desentralisasi (sebelum PP No.38/2007
UKP melalui Ditjen Binkesmas dan Ditjen Bina Pelayanan Medik
Departemen Kesehatan. Dengan adanya PP No.25/2000 dan UU
No.32/2004 bahwa rumahsakit dapat berbentuk badan di luar Dinas
Kesehatan, terjadi pemisahan antara rumahsakit dan dinas kesehatan.
Akibatnya di daerah seolah ada dua kelompok berbeda: rumahsakit
dan dinas kesehatan.
UKM UKP
Ditjen
Binkesmas
Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
RSUP
Ditjen Yan Med
Gambar 2.1.1 Suasana Sebelum Desentralisasi
Keadaan yang diharapkan PP No.38/2007 dan PP No.41/2007
adalah dinas kesehatan menjadi pelaku sentral untuk pengawas,
pembinaan, pelaksanaan, pembiayaanUKM dan UKP. Rumahsakit
sebagai pemberi UKP merupakan lembaga yang harus diawasi dan
RSD