Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

340
dalam sektor kesehatan dilakukan melalui kasus penggunaan PP
No.8/2003 yang merubah struktur sistem kesehatan wilayah dan
memisahkan rumahsakit daerah dari dinas kesehatan. Sebagai
pengganti PP No.84/2000, PP No.8/2003 mempertegas peran dinas
sebagai pengatur kebijakan. Terlihat jelas bahwa ada pemisahan
rumahsakit daera dari dinas kesehatan secara manajerial. Dalam
perubahan struktur sistem kesehatan, dinas kesehatan diharapkan
berperan sebagai perumus kebijakan dan regulator termasuk memberi
perizinan untuk rumahsakit.
Di samping itu, sebagai perumus kebijakan teknis diharapkan
dinas kesehatan dapat mengelola sistem pembiayaan kesehatan.
Dalam hal ini, dinas kesehatan propinsi akan mengelola dana
dekonsentrasi. Di samping fungsi regulasi dan penentu kebijakan,
dinas diharapkan memberikan pelayanan umum dalam sektor
kesehatan dan kegiatan yang mengandung unsur public goods besar
misalnya kegiatan preventif dan promotif. Sementara itu, rumahsakit
pemerintah diarahkan menjadi lembaga yang lebih otonom dan
mempunyai kewenangan manajerial.
Dalam menyikapi pemisahan dinas kesehatan dan rumahsakit,
ada suatu reposisi dinas kesehatan yang dianalisis oleh proyek DHS-1.
Sebagai salah satu gambaran PP No.8/2003 menekankan mengenai
fungsi perizinan yang dipegang oleh dinas. Sebagai konsekuensi dari
perubahan struktur ini, rumahsakit daerah perlu dipantau aspek mutu
pelayanan kesehatan dan fungsinya dalam sistem rujukan oleh dinas
kesehatan. Pemantauan ini perlu dikaitkan dengan perizinan
rumahsakit. Oleh karena itu, timbul wacana baru bahwa rumahsakit