Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

52
Pusat Statistik (BPS), pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat
umum.
Adapun masalah pokok pada pemda bahwa mereka belum
banyak difungsikan dan terlibat dalam program Askeskin. Peran,
fungsi, tugas, dan pembagian urusan dalam pembiayaan dan jaminan
kesehatan sebagaimana diatur dalam PP No.38/2004 dan UU
No.32/2004 belum optimal. Sebagian pemda merasa pembiayaan
kesehatan masyarakat miskin merupakan tugas dan tanggung jawab
pemerintah pusat. Dapat dikatakan bahwa belum ada rasa kepemilikan
pemda akan asuransi kesehatan. Mengapa dapat terjadi situasi seperti
ini? Apakah maksud baik dalam Askeskin dan hasil positif dalam
peningkatan akses akan terus dapat dipertahankan? Ataukah program
Askeskin ini akan semakin tidak baik?
Dalam membahas pertanyaan tersebut perlu untuk melihat
latar belakang keputusan pemerintah dalam jaminan kesehatan.
Perkembangan sistem jaminan sosial mengalami berbagai periode
sampai yang terakhir adalah periode pasca Orde Baru (periode
reformasi). Periode ini ditandai dengan kebijakan yang antara lain
menggunakan dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Salah
satu hal penting adalah diundangkannya UU No.40/2004 tentang
SJSN. Dalam suasana undang-undang baru ini ada kebijakan
pemerintah yaitu Kepmenkes No.1241/Menkes/ SK/XI/2004, tanggal
12 November 2004 mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi
masyarakat miskin yang dikelolakan melalui PT. Askes Indonesia.
Dalam kebijakan pemerintah ini timbul masalah yaitu terdapat konflik
antara pusat dan daerah akibat berbagai faktor, termasuk komunikasi