Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

396
telah melaporkan peningkatan kualitas layanan kesehatan dikarenakan
investasi yang lebih baik di daerah miskin. Efektivitas, efisiensi dan
biaya layanan kesehatan biasanya merupakan suatu pertanyaan pada
saat kebanyakan rumahsakit melaporkan peningkatan jumlah lamanya
rawat inap.
Sebaliknya, terdapat perubahan yang signifikan dalam
organisasi Kementerian Kesehatan. Perubahan terjadi pula pada
cakupan layanan kesehatan daerah. Namun adapula daerah-daerah
yang sulit berubah di tingkat kabupaten dalam melaksanakan SK
Menkes No.267/2008 dan Permenkes No.1045/2006 tentang
reorganisasi layanan kesehatan.
Kebijakan nasional dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
tapi ketaatan terhadap kebijakan tersebut bervariasi. Fakta bahwa
pemerintah pusat dan lokal dapat mengeluarkan peraturan
menimbulkan kebingungan dan konflik dalam inteprestasi. Dampak
yang ditimbulkan pada pembuatan keputusan/administratif
desentralisasi cukup positif karena masing-masing institusi bisa
mengambil berbagai keputusan dan memanfaatkan sumber daya guna
memenuhi kebutuhan lokal. Tetapi, legislasi kesehatan propinsi
cenderung dirumuskan tanpa atau hanya sebatas konsultasi dengan
stakeholder sehingga mengakibatkan keluhan dan frustasi.
Dampak terhadap sumber daya manusia
Terdapat peningkatan jumlah rumahsakit di tingkat propinsi
tetapi sebaliknya ada penyusutan dalam rumahsakit di tingkat
kabupaten, sementara tidak ada perubahan pada layanan preventif. Di