Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

160
pemerintah dan non-pemerintah) sudah dilaksanakan dan
dipromosikan oleh lembaga di tingkat propinsi (dinas kesehatan dan
BAPPEDA).
Rencana strategis dan rencana tahunan propinsi dan kabupaten,
kerangka master plan dan semua upaya dukungan nasional serta
internasional di Propinsi NTT telah tersusun dan digunakan sebagai
referensi kunci dan koridor bagi perencanaan terpadu di kedua
propinsi. Di masa depan mitra kesehatan Indonesia dan internasional
di Propinsi NTT sedang dalam proses penandatanganan sebuah
“expression of intent” untuk lebih memperkuat proses koordinasi
sektor menyeluruh di kedua propinsi. Perencanaan, penganggaran,
implementasi, monitoring dan evaluasi terpadu terhadap kegiatan-
kegiatan yang dilakukan telah mulai dilakukan dalam kerangka hukum
Indonesia dengan didukung oleh Departemen Kesehatan/UI,
GTZ/KfW, DFID, AUSAID dan Unicef di tingkat nasional dan daerah
(Propinsi NTT dan Propinsi NTB); dan beberapa misi penyusunan
program, monitoring dan evaluasi bersama yang melibatkan
Departemen Kesehatan, GTZ/KfW, DFID, AusAID dan Unicef telah
dilakukan di kedua propinsi dalam dua tahun terakhir ini.
Kasus 3: Transformasi Dinas Kesehatan Kota Yogya untuk
menjadi regulator kesehatan yang baik
Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.
Perkembangan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan menimbulkan
konsekuensi dalam hal persaingan antar lembaga dan masalah mutu
pelayanan. Selain itu, dengan timbulnya kesadaran masyarakat akan
haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan menuntut transparansi