Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

235
Yang paling menonjol adalah masalah pendataan penduduk miskin,
pembayaran terlambat ke rumahsakit yang dikontrak, serta adanya
kecenderungan pelayanan berlebihan oleh rumahsakit.
Konsep Jamkesda direncanakan juga mencakup masyarakat
non gakin. Namun demikian penjaminan bagi peserta non gakin perlu
dikaji dengan lebih baik karena terdapat beberapa peraturan
perundangan yang belum jelas. UU No.40/2004 tentang SJSN masih
belum mempunyai peraturan yang mengatur siapa yang akan menjadi
BPJS. Sebelum undang-undang ini diubah oleh Mahkamah Konstitusi,
UU No.40/2004 mengatakan bahwa hanya ada empat badan
penyelenggara jaminan sosial, yaitu PT. Askes, PT. Jamsostek, PT.
Taspen, dan ASABRI. Namun di tahun 2005, MK dalam
keputusannya mengatakan bahwa pasal tersebut dihapus sehingga saat
ini masih belum diputuskan siapa yang berhak menjadi BPJS. Hanya
disebutkan BPJS bersifat nasional dan diatur lebih lanjut.
Hal ini menimbulkan interpretasi yang beragam. Sebagian
menafsirkan bahwa BPJS cukup dapat dibentuk oleh perda, sebagian
lain mengatakan harus ada undang-undang atau peraturan pemerintah.
Munculnya PP No.38/2007 juga menimbulkan interpretasi baru yaitu
daerah dapat membentuk badan pengelola asal badan tersebut bukan
badan asuransi tetapi ”penjamin” yang artinya harus ada sebagian
dana yang berasal dari pemda, bukan murni premi dari peserta. Di
tengah terjadinya ketidakjelasan aturan ini, berbagai daerah tidak mau
menunggu terlalu lama. Mereka langsung membentuk Jamkesda atau
Jamkessosda dengan alasan bahwa hal ini sudah ditunggu oleh
masyarakat.