Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

Dalam konteks pelimpahan wewenang yang masih
membingungkan di kurun waktu tahun 2000-2007 (pengaruh tidak
jelas dari PP No.25/2000), dapat dipahami bahwa kegiatan apa yang
harus didanai oleh pemerintah pusat di daerah juga belum jelas.
Akibatnya terjadi suatu sentralisasi pembiayaan dengan peningkatan
dana dekonsentrasi yang masih belum jelas sifatnya. Sentralisasi
peningkatan dana dekonsentrasi ini sebenarnya tidak masalah dalam
konteks desentralisasi. Namun yang terjadi adalah dana dari
pemerintah pusat dan keputusan tentang menu kegiatan ditentukan
oleh pusat. Hal ini dirasakan oleh beberapa daerah dalam kasus
kegiatan kesehatan ibu.
Gambaran penelitian oleh Marhaeni 9 menyimpulkan keadaan
serupa. Keputusan untuk menu kegiatan kesehatan ibu berada di
pemerintah pusat, bukan di propinsi dan kabupaten. Dengan model
seperti sekarang ini jelas bahwa terjadi sentralisasi pembiayaan
dengan decision space yang sempit di propinsi dan kabupaten.
Sebagai catatan dana dekonsentrasi seharusnya dikurangi seperti yang
tercantum dalam UU No.32/2004 Pasal 108.
Pasal 108
Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang
merupakan bagian dari anggaran kementerian
negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan
yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi
urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana
Alokasi Khusus.
Pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
35