Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

168
regulator sering belum menjadi perhatian. Peran sebagai regulator dan
penetap kebijakan pelayanan kesehatan secara nasional seharusnya
dilakukan oleh Departemen Kesehatan di pemerintah pusat untuk
sistem kesehatan di Indonesia yang didesentralisasikan ke daerah.
Kasus di Propinsi Kalimantan Timur dan Kota Yogyakarta
menekankan mengenai fungsi regulasi ini.
Dalam pengembangan sistem kesehatan, rumahsakit
pemerintah diharapkan menjadi semakin ke arah lembaga nonbirokrat
(dalam arti lembaga usaha yang memberikan pelayanan publik). Pihak
swasta dan masyarakat diharapkan lebih berperan dalam pembiayaan
dan pelaksanaannya. Perubahan-perubahan ini perlu diambil makna
konseptualnya. Salah satu konsep penting adalah good governance
yang berdasarkan pemahaman dari United Nations Development
Programme (UNDP) adalah:
“The exercise of economic, political and administrative
authority to manage a country’s affairs at all levels. It
comprises the mechanisms, processes and institutions through
which citizens and groups articulate their interests, exercise
their legal rights, meet their obligations and mediate their
differences...”.
Prinsip governance ditekankan dalam PP No.38/2007 yang
dicoba di Kalimantan Timur dan Kota Yogyakarta. Sebagaimana
diketahui PP No.38/2007 menyatakan hal-hal baru tentang perizinan
rumahsakit. Dalam hal ini, rumahsakit pemerintah dinilai sebagai
lembaga pelayanan yang harus mempunyai izin dari pemerintah.
Rumah sakit pemerintah disetarakan dengan swasta yang harus
mempunyai izin. Dalam PP No.38/2007, urusan pemerintah kabupaten