Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

181
dipergunakan adalah PP No.38 /2007 dan PP No.41/2007. Diharapkan
ketiga pedoman ini dapat sinergis dan tidak saling bertentangan.
Dengan menggunakan tiga pedoman tersebut memang terjadi
apa yang disebut sebagai perubahan sistem dan struktur organisasi
yang top down dari pemerintah. Apakah model top down ini sudah
tepat? Apakah desain berdasarkan pedoman yang kompleks bisa
direalisasi oleh para pelaku sektor kesehatan? Bagaimana resistensi
terhadap perubahan ini? Bagaimana suasana politik di pusat dan
daerah terhadap adanya pedoman-pedoman ini?
Disadari bahwa memang belum ada kepastian apakah yang
diharapkan pedoman-pedoman tersebut dapat berjalan. Masih ada
kemungkinan kegagalan perubahan. Dalam Bab 4 akan dibahas lebih
rinci mengenai berbagai skenario di masa depan tentang pelaksanaan
kebijakan desentralisasi yang merubah sistem kesehatan. Dalam
skenario ada kemungkinan kegagalan perubahan.
Pertanyaan lebih lanjut adalah: apakah ada alternatif lain di
luar perubahan ini? Apakah ada suatu perubahan sistem kesehatan
yang bottom up tanpa ada pedoman dari atas. Pengalaman di tahun
2000 awal menunjukkan periode kebingungan dalam menyikapi
perubahan ini di daerah. PP No.25/2000 dan PP No.8/2003 dipahami
secara berbeda-beda. Akibatnya terjadi suatu situasi yang tidak
mendukung untuk pembangunan kesehatan. Bukti empirik
memperlihatkan bahwa tanpa adanya pedoman kuat untuk perubahan
akan menimbulkan kebingungan. Pengalaman di berbagai negara
menunjukkan adanya pedoman kuat dari pemerintah pusat untuk
perubahan di daerah dan di pemerintah pusat sendiri.