Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

258
Sistem Jamkesda; (2) Pola yang sering muncul adalah membentuk
lembaga penjamin kesehatan di luar atau di dalam struktur
pemerintah; (3) Bapel Jamkesda masih merupakan lembaga yang
relatif baru dibentuk; (4) Pola manajemen yang diterapkan di lembaga
penjamin umumnya mengacu pola managed care; (5) Payung hukum
lembaga penjamin kesehatan daerah diharapkan akan berupa perda.
Seringkalinya perubahan peraturan di tingkat pusat berpotensi
mengganggu perkembangan lembaga jaminan kesehatan di tingkat
daerah.
Untuk selanjutnya disarankan agar munculnya inisiatif daerah
dengan Jamkesda perlu didukung oleh semua pihak. Pola pengelolaan
dan manajemen operasional di lembaga Jamkesda perlu ditingkatkan
karena lembaga yang masih relatif baru dan kurang pengalaman.
Untuk pemerintah pusat dsarankan agar segera membuat aturan yang
jelas dari sistem penjaminan kesehatan dengan mengikutsertakan
peran daerah dan dengan menjamin keberadaan Jamkesda untuk tetap
eksistensinya. Hal ini mengingat upaya yang saat ini telah dilakukan
akan kurang bermanfaat apabila aturan pusat terlalu sentralistis dan
menafikan peran daerah, karena manfaat yang diberikan (benefit
package) oleh masing-masing Jamkesda mungkin bervariasi, maka
sebaiknya ada regulasi yang menetapkan agar tidak terlalu besar
variasinya.