Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

455
hukum setelah 7 tahun menunjukkan bahwa kebijakan ini memang
butuh waktu lama. Secara keseluruhan keluarnya dasar hukum
kebijakan desentralisasi berjalan secara relatif pelan-pelan. Periode
2000-2007 masih merupakan masa transisi yaitu aturan hukum
ditetapkan secara satu per satu dalam jangkauan waktu yang cukup
panjang. Hal ini berlawanan dengan kebijakan desentralisasi yang
bersifat “Big Bang” seketika, akibat tekanan politik di era reformasi
awal. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masalah
dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi di sektor teknis seperti
kesehatan.
Keluarnya berbagai peraturan perundangan tersebut tidak
menjamin terlaksananya kebijakan desentralisasi. Berbagai bukti
empirik menunjukkan adanya berbagai undang-undang dan peraturan
pemerintah yang tidak berjalan. Undang-undang dan peraturan
pemerintah dalam desentralisasi ini mungkin saja tidak akan berjalan.
Pertanyaan adalah apakah kebijakan desentralisasi pesimis atau
optimis dapat dijalankan?
Bukti empirik di berbagai negara menyatakan bahwa
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan desentralisasi membutuhkan
waktu, proses yang rumit, dan penghalusan-penghalusan. Dapat
dipahami bahwa ada pihak yang tidak sabar dengan pelaksanaan
desentralisasi. Kata-kata desentralisasi menjadi hal yang tidak lagi
menarik untuk dipergunakan. Namun harus ditegaskan bahwa UU
No.32/2004 menyatakan bahwa sektor kesehatan merupakan bidang
yang harus didesentralisasikan. Mau atau tidak mau, kebijakan
desentralisasi sudah merupakan kebijakan nasional dalam tingkat