Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

34
Peranan dana dekonsentrasi
Menarik bahwa dalam periode tahun 2004–2007 terjadi
semacam sentralisasi anggaran dalam suasana desentralisasi fungsi.
Hal ini terlihat dari kenaikan anggaran pemerintah pusat. Namun
dalam kenaikan anggaran tersebut ada ketidakjelasan mengenai
definisi operasional dana dekonsentrasi di sektor kesehatan. Di
lapangan ada istilah “dekon-dekonan”, yang menunjukkan suatu
keadaan yang tidak ideal. Situasi ini merujuk bahwa dalam era
desentralisasi ini masih berlaku model dana sektoral dari pemerintah
pusat.
UU No.33/2004 Pasal 87 menyatakan bahwa dana
dekonsentrasi adalah pendanaan dalam rangka dekonsentrasi
dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang pemerintah
melalui kementerian negara/lembaga kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah di daerah. Pelaksanaan pelimpahan wewenang
sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas didanai oleh pemerintah.
Pendanaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud disesuaikan
dengan wewenang yang dilimpahkan. Kegiatan dekonsentrasi di
daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang ditetapkan oleh gubernur. Gubernur memberitahukan rencana
kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang berkaitan
dengan kegiatan dekonsentrasi di daerah kepada DPRD. Rencana
kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diberitahukan kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD.
Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk
kegiatan yang bersifat non fisik.