Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

407
memberikan kewenangan kepada pejabat wilayah subnasional mereka
masih mendesak untuk mengontrol fiskal dan sarana lainnya 76
.
Sebagai contoh, desentralisasi sektor publik di Uganda .
Kekuasaan resmi telah diberikan kepada tingkat yang lebih rendah,
tetapi pemerintah pusat masih memiliki kekuasaan terhadap keuangan
yang akan berdampak pada kabupaten. Oleh karena itu, perbedaan
antara kekuasaan formal yang diberikan kepada kabupaten dan sarana
finansial yang diberikan menjadi sangat mencolok.
Uganda telah melaksanakan suatu paket reformasi sektor
publik termasuk desentralisasi fungsi pemerintah pusat kepada 46
78
kabupaten . Desentralisasi Uganda terdiri dari komponen politik,
administratif, keuangan, sehingga memungkinkan kabupaten untuk
tumbuh secara otonomi. Sejalan dengan desentralisasi, perencanaan,
penganggaran dan pengadaan layanan sosial sekarang merupakan
tanggung jawab kabupaten.
Pelajaran tentang peran Departemen Kesehatan
Reformasi sektor publik telah merubah peran kementerian
yang bersifat teknis pada tingkat pusat, termasuk
departemen/Kementerian Kesehatan. Peran utama kementerian saat ini
adalah untuk mengembangkan kebijakan dan panduan, untuk me-
76 Peckham, S., Exworthy, M., Greener, I., & Powell, M. (2005). Decentralizing Health Services: More Local
Accountability or Just More Central Control? Public Money & Management, 25(4), 221-8.
77 Kapiriri, L., Norheim, O. F., & Heggenhougen, K. (2003). Publik participation in health
planning and priority setting at the district level in Uganda. Health Policy and Planning,
18(2), 205-213.
78 Okuonzi, S. A & Jeppsson, A. (2000). Vertical or holistic decentralization of the health
sektor? Experiences from Zambia and Uganda. International Journal of Health Planning
and Management, 15(4), 273-89.
77