- Page 1 and 2:
i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ...........
- Page 3 and 4:
Merancang sistem surveilans-respon
- Page 5 and 6:
Inovasi yang dilakukan ............
- Page 7 and 8:
Pembahasan ........................
- Page 9 and 10:
PENUTUP: ANALISIS STAKEHOLDERS DAN
- Page 11 and 12:
Tabel 2.4.1 Pencapaian Mutu Pelayan
- Page 13 and 14:
xiii Gambar 1.3.8 Mekanisme Komunik
- Page 15:
Gambar 3.5 Produksi Layanan Kesehat
- Page 18 and 19:
2 desentralisasi politis dalam ilmu
- Page 20 and 21:
4 desentralisasi kesehatan dengan a
- Page 22 and 23:
6 proses yang berjalan secara menda
- Page 24 and 25:
8 Gambar 2 menunjukkan bahwa kebija
- Page 26 and 27:
10 situasi mencakup pengalaman di I
- Page 28 and 29:
12 dari makalah oleh David Dunlop.
- Page 30 and 31:
14 sektor kesehatan yang berada di
- Page 32 and 33:
16 ada kecenderungan Departemen Kes
- Page 34 and 35:
18 di sektor kesehatan setelah bebe
- Page 36 and 37:
20 mempengaruhi kegiatan di lapanga
- Page 38 and 39:
22 Mada/PMPK FK-UGM (National Healt
- Page 40 and 41:
24 hanya bisa menyerap sebesar 46,3
- Page 42 and 43:
26 kapita di APBD propinsi ini mele
- Page 44 and 45:
28 “kaya” akan membelanjakan le
- Page 46 and 47:
30 ada hubungannya dengan indikator
- Page 48 and 49:
32 APBN Dana Pusat (APBN) Dana Peri
- Page 50 and 51:
34 Peranan dana dekonsentrasi Menar
- Page 52 and 53:
36 Penjelasan mengenai dana dekonse
- Page 54 and 55:
38 Peranan formula dalam alokasi an
- Page 56 and 57:
40 mempunyai dana merasa tidak perl
- Page 58 and 59:
42 Kabupaten/Kota yang belum mampu
- Page 60 and 61:
44 perencanaan dan pelaksanaan kegi
- Page 62 and 63:
46 agar ada insentif untuk meningka
- Page 64 and 65:
48 Gambar 1.2.1 Dampak JPSBK terhad
- Page 66 and 67:
50 pekerjaan yang sangat mempengaru
- Page 68 and 69:
52 Pusat Statistik (BPS), pegawai n
- Page 70 and 71:
54 Kedua, pernyataan mengenai manfa
- Page 72 and 73:
56 mampu menjalankan urusannya dala
- Page 74 and 75:
58 menjelaskan mengapa ada kesulita
- Page 76 and 77:
60 miskin dan di mana peran dinas k
- Page 78 and 79:
62 filosofi akuntabilitas dan otono
- Page 80 and 81:
64 Kesehatan” 21 , yang singkatny
- Page 82 and 83:
66 Propinsi Tabel 1.2.1 Distribusi
- Page 84 and 85:
68 Tabel 1.2.3 Rata-Rata Jumlah RS
- Page 86 and 87:
70 diwujudkan dengan rencana penyus
- Page 88 and 89:
72 kerangka nasional. Kecenderungan
- Page 90 and 91:
74 Berdasarkan hukum PP No.38/2007
- Page 92 and 93:
76 Di tahun 2005, Departemen Keseha
- Page 94 and 95:
78 dilaksanakan. Feedback dilaksana
- Page 96 and 97:
80 Dalam struktur organisasi Dinas
- Page 98 and 99:
82 Tabel 1.3.1 Hasil Pelaksanaan Su
- Page 100 and 101:
84 Penelitian operasional surveilan
- Page 102 and 103:
86 2. Menghasilkan informasi yang d
- Page 104 and 105:
88 dalam hal perencanaan program su
- Page 106 and 107:
90 atau unit yang bertanggung jawab
- Page 108 and 109:
92 program pencegahan dapat lebih e
- Page 110 and 111:
94 surveilans epidemiologi belum ad
- Page 112 and 113: 96 sistem surveilans dan waktu yang
- Page 114 and 115: 98 Dipandang dari sudut desentralis
- Page 116 and 117: 100 belum didukung advokasi, peratu
- Page 118 and 119: 102 Masing-masing unit surveilans m
- Page 120 and 121: 104 implementasi baik di pusat maup
- Page 122 and 123: 106 5. Akhir dari perjalanan penyak
- Page 124 and 125: 108 3. Menganalisis dan menafsirkan
- Page 126 and 127: 110 Surveilans kesehatan masyarakat
- Page 128 and 129: 112 Surveilans epidemiologi adalah:
- Page 130 and 131: 114 5. Analisis dan interpretasi da
- Page 132 and 133: 116 dilaksanakan oleh staf UPS yang
- Page 134 and 135: 118 rumahsakit, laboratorium keseha
- Page 136 and 137: 120 3. Jaringan Local Area Network
- Page 138 and 139: 122 Dukungan sistem peraturan hukum
- Page 140 and 141: 124 (SDM) bidang surveilans yang se
- Page 142 and 143: 126 pemerintah ini diharapkan terja
- Page 144 and 145: 128 ; Dinas Kesehatan Propinsi Kali
- Page 146 and 147: 130 Sebagai catatan akhir, sistem s
- Page 148 and 149: 132 Berbagai inovasi manajerial jug
- Page 150 and 151: 134 dan sinkronisasi berbagai kegia
- Page 152 and 153: 136 Langkah yang dilakukan oleh din
- Page 154 and 155: 138 Subsistem Upaya kesehatan Pembi
- Page 156 and 157: 140 Sub-sub sistem obat, makanan da
- Page 158 and 159: 142 Peran stewardship ini dilakukan
- Page 160 and 161: 144 khusus untuk Jamkesda, telah di
- Page 164 and 165: 148 maupun milik beberapa perusahaa
- Page 166 and 167: 150 untuk menganalisis situasi sist
- Page 168 and 169: 152 sistem, sistem kesehatan, landa
- Page 170 and 171: 154 Restrukturisasi organisasi Dina
- Page 172 and 173: 156 Hasil kegiatan proses strukturi
- Page 174 and 175: 158 strategi. Pertama, untuk mengur
- Page 176 and 177: 160 pemerintah dan non-pemerintah)
- Page 178 and 179: 162 sarana menyelenggarakan praktik
- Page 180 and 181: 164 melakukan pelatihan bagi SDM ya
- Page 182 and 183: 166 pelayanan kesehatan yang akan d
- Page 184 and 185: 168 regulator sering belum menjadi
- Page 186 and 187: 170 Kesehatan Propinsi dan Departem
- Page 188 and 189: 172 membutuhkan perizinan, termasuk
- Page 190 and 191: 174 Dengan ketergantungan terhadap
- Page 192 and 193: 176 bangunan. Hal yang harus diperh
- Page 194 and 195: 178 Untuk merumuskan fungsi dan str
- Page 196 and 197: 180 untuk struktur organisasi dibat
- Page 198 and 199: 182 Pengalaman salah satu proyek pe
- Page 200 and 201: 184 kontroversial ternyata sama ant
- Page 202 and 203: 186 perbedaan dalam jadwal dan jang
- Page 204 and 205: 188 Identifikasi dari struktur dan
- Page 206 and 207: 190 Dalam periode tahun 2000-2007,
- Page 208 and 209: 192 independen yang akan berkembang
- Page 210 and 211: 194 Kotak 2.2.1 Pengembangan Sistem
- Page 212 and 213:
196 akreditasi pelayanan medik dasa
- Page 214 and 215:
198 Tabel 2.2.2 Peran Dinas Kesehat
- Page 216 and 217:
200 Dalam perizinan sarana pelayana
- Page 218 and 219:
202 Studi Kasus 2 Peraturan daerah
- Page 220 and 221:
204 Kegiatan ini juga mengidentifik
- Page 222 and 223:
206 yang jelas, mengakibatkan berba
- Page 224 and 225:
208 Tangcharoensathien, Tantivess,
- Page 226 and 227:
210 Menjelaskan bahwa draf perda in
- Page 228 and 229:
212 Propinsi Bali melalui kegiatan
- Page 230 and 231:
214 Hongoro & Kumaranayake. 45 juga
- Page 232 and 233:
216 akan diintegrasikan ke dalam st
- Page 234 and 235:
218 5. Kabupaten Klungkung; diperol
- Page 236 and 237:
220 Dalam konteks regulasi ini mema
- Page 238 and 239:
222 pimpinan Departemen Kesehatan m
- Page 240 and 241:
224 banyaknya rumahsakit swasta yan
- Page 242 and 243:
226 Pengembangan sistem regulasi ke
- Page 244 and 245:
228 Dalam konteks kerangka tersebut
- Page 246 and 247:
230 setelah kurun waktu 2-3 tahun h
- Page 248 and 249:
232 BAB 2.3 Inovasi dalam Fungsi Pe
- Page 250 and 251:
234 Propinsi DIY dan beberapa daera
- Page 252 and 253:
236 Inisiatif daerah tersebut perlu
- Page 254 and 255:
238 program ini diperluas dengan me
- Page 256 and 257:
240 perda. Dengan adanya perda maka
- Page 258 and 259:
242 Tabel 2.3.2 Pola Pengelolaan da
- Page 260 and 261:
244 bagi warga kota secara menyelur
- Page 262 and 263:
246 KTP tetap (penduduk yang sudah
- Page 264 and 265:
248 TAHAP 1 2006-2007 Rawat Inap RS
- Page 266 and 267:
250 JPK GAKIN UPTD JAMKESDA JAMKESD
- Page 268 and 269:
252 Tabel 2.3.4 Rincian Pembiayaan
- Page 270 and 271:
254 Pada tahun 2005 juga muncul gug
- Page 272 and 273:
256 Dari Gambar 2.3.5 tampak jelas
- Page 274 and 275:
258 Sistem Jamkesda; (2) Pola yang
- Page 276 and 277:
260 kesehatan di Indonesia bergerak
- Page 278 and 279:
262 desentralisasi, gubernur setuju
- Page 280 and 281:
264 infrastruktur penunjang pariwis
- Page 282 and 283:
266 berperan sebagai poliklinik sor
- Page 284 and 285:
268 Fase 3: Reorganisasi dan perbai
- Page 286 and 287:
270 Sumber: Data Internal RSUD Taba
- Page 288 and 289:
272 masyarakat Kabupaten Tabanan ti
- Page 290 and 291:
274 No. Kartu Askes (Diagnosa) 2209
- Page 292 and 293:
276 Setelah membentuk Tabanan Medic
- Page 294 and 295:
278 public dan private goods, terny
- Page 296 and 297:
280 tepat apabila pelayanan dilakuk
- Page 298 and 299:
282 Tabel 2.4.4 Berbagai Ciri Lemba
- Page 300 and 301:
284 komplementer, dan pengobatan tr
- Page 302 and 303:
286 Dapat disimpulkan bahwa mekanis
- Page 304 and 305:
288 daerah biasa, gambaran ini sang
- Page 306 and 307:
290 Kebijakan apa yang telah dilaku
- Page 308 and 309:
292 Berau diusahakan lebih sistemat
- Page 310 and 311:
294 Adanya pelayanan medis spesiali
- Page 312 and 313:
296 sedangkan perairannya hanya sek
- Page 314 and 315:
298 kesehatan dan sarana prasarana
- Page 316 and 317:
300 menjadi sekitar Rp 970 juta. De
- Page 318 and 319:
302 mengikuti workshop di Samarinda
- Page 320 and 321:
304 tenaga. Adapun masalah manajeme
- Page 322 and 323:
306 Pembayaran sesuai perjanjian Wo
- Page 324 and 325:
308 Dari model tersebut terlihat ba
- Page 326 and 327:
310 3. Pelayanan kontrak memberikan
- Page 328 and 329:
312 4. Pemerintah mempunyai keterba
- Page 330 and 331:
314 kesehatan khususnya bagi daerah
- Page 332 and 333:
316 menggali dana dari donor misaln
- Page 334 and 335:
318 b) Penyelenggaraan urusan pemer
- Page 336 and 337:
320 Walaupun inovasi ini masih memp
- Page 338 and 339:
322 Dalam konteks pengelolaan proye
- Page 340 and 341:
324 merupakan proyek multi years ya
- Page 342 and 343:
326 No.25/2000 menempatkan posisi p
- Page 344 and 345:
328 Pada tahun 2006, Dinas Kesehata
- Page 346 and 347:
330 Tabel 2.6.1 Pengelompokkan Prod
- Page 348 and 349:
332 besar (cost of capital) dalam p
- Page 350 and 351:
334 Berdasarkan Tabel 2.6.2 ada dua
- Page 352 and 353:
336 monitor mutu pelayanan kesehata
- Page 354 and 355:
338 Program Best Practice Kesehatan
- Page 356 and 357:
340 dalam sektor kesehatan dilakuka
- Page 358 and 359:
342 Dengan latar belakang tersebut,
- Page 360 and 361:
344 Hasil penelitian pertama menunj
- Page 362 and 363:
346 terutama oleh swasta. Rumahsaki
- Page 364 and 365:
348 tidak mempunyai sumber daya ala
- Page 366 and 367:
350 mencari inovasi untuk melakukan
- Page 368 and 369:
352 Tabel 2.6.6 Hasil Penilaian Per
- Page 370 and 371:
354 Dalam konteks perubahan secara
- Page 372 and 373:
356 terjadi suatu proses evidence b
- Page 374 and 375:
358 menunjukkan bahwa beberapa pemd
- Page 376 and 377:
360 negara. Latar belakang politik,
- Page 378 and 379:
362 tanggung jawab dan kewenangan k
- Page 380 and 381:
364 dilaksanakan oleh seorang bidan
- Page 382 and 383:
366 kebijakan nasional di Filipina
- Page 384 and 385:
368 kewenangan teknis sistem keseha
- Page 386 and 387:
370 Ada indikasi bahwa efektivitas
- Page 388 and 389:
372 PhilHealth; other financing age
- Page 390 and 391:
374 Dampak langsung desentralisasi
- Page 392 and 393:
376 ada kebutuhan tambahan anggaran
- Page 394 and 395:
378 karena itu, perlu ada evaluasi
- Page 396 and 397:
380 program nasional tersebut. Hal
- Page 398 and 399:
382 Adapun kekuatan pendukung desen
- Page 400 and 401:
384 samping pendapatan yang diperol
- Page 402 and 403:
386 dilakukan. Misalnya, pendistrib
- Page 404 and 405:
388 perlahan (gradual) dan membiark
- Page 406 and 407:
390 Pada tahun 1990-an, “generasi
- Page 408 and 409:
392 Fase-fase dalam proses desentra
- Page 410 and 411:
394 nampak. Kurangnya personel kese
- Page 412 and 413:
396 telah melaporkan peningkatan ku
- Page 414 and 415:
398 semi miskin tidak terlindungi d
- Page 416 and 417:
400 perencanaan dan keuangan serta
- Page 418 and 419:
402 tahun 1995 yang membentuk desen
- Page 420 and 421:
404 sistem keuangan antar pemerinta
- Page 422 and 423:
406 dengan “pola pelaksanaan dan
- Page 424 and 425:
408 monitor aktivitas dan memberika
- Page 426 and 427:
410 politik dan administratif dalam
- Page 428 and 429:
412 mengembangkan dan mengalokasika
- Page 430 and 431:
414 Pengantar BAGIAN 4 Pelaku Polit
- Page 432 and 433:
416 Pengantar BAB 4.1 Politik Daera
- Page 434 and 435:
418 mereka. Stream kebijakan mengac
- Page 436 and 437:
420 kepentingan masyarakat dan kelo
- Page 438 and 439:
422 kerja petugas tidak diperhitung
- Page 440 and 441:
424 petugas. Masyarakat menuntut pe
- Page 442 and 443:
426 Dinas kesehatan dan puskesmas
- Page 444 and 445:
428 kunci, ia masih memerlukan komi
- Page 446 and 447:
430 berkesempatan memperoleh pendap
- Page 448 and 449:
432 Program kesehatan di masyarakat
- Page 450 and 451:
434 Mereka terdiri atas Departemen
- Page 452 and 453:
436 Analisis stakeholders tentang r
- Page 454 and 455:
438 kuat, banyaknya rumahsakit-ruma
- Page 456 and 457:
440 membuat persiapan untuk desentr
- Page 458 and 459:
442 demikian, ada kemungkinan perde
- Page 460 and 461:
444 Tidak adanya strategi desentral
- Page 462 and 463:
446 besar dalam penghilangan kata d
- Page 464 and 465:
448 Health Emergency Management Sta
- Page 466 and 467:
450 Struktur organisasi dalam Ditje
- Page 468 and 469:
452 Keengganan untuk melakukan ujic
- Page 470 and 471:
454 berubah. Departemen Kesehatan I
- Page 472 and 473:
456 undang-undang, kecuali apabila
- Page 474 and 475:
458 (amandemen UU No.32/2004) sehin
- Page 476 and 477:
460 Skenario 2: Desentralisasi sepa
- Page 478 and 479:
462 Situasi saat ini Situasi masa m
- Page 480 and 481:
464 Analisis kedua adalah adanya be
- Page 482 and 483:
466 sepenuh hati mendukung kebijaka
- Page 484 and 485:
468 Oleh karena itu usaha peningkat
- Page 486 and 487:
470 A acceptability, 207, 209, 210
- Page 488 and 489:
472 Departemen Kesehatan, 5 Departe
- Page 490 and 491:
474 indikator status kesehatan, 3 I
- Page 492 and 493:
476 pembobotan, 30, 38 pemda, 3, 12
- Page 494 and 495:
478 204, 209, 211, 214, 220, 223, 2
- Page 496:
480 tekanan politik, 4, 6, 45, 376,