Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

174
Dengan ketergantungan terhadap pelayanan kesehatan pihak
swasta, diharapkan Departemen Kesehatan dan dinas kesehatan dapat
melindungi pengguna jasa kesehatan tersebut dengan menjamin
kualitas dan akuntabilitas melalui intervensi di sisi permintaan (seperti
dengan pemberian kupon kesehatan untuk orang miskin dan asuransi
kesehatan) dan melalui regulasi maupun lisensi kesehatan.
Dalam konteks partisipasi masyarakat dan swasta, peran
swasta dan masyarakat selama ini belum dikelola dengan baik oleh
Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur. Namun penyusunan
SKP Kalimantan Timur berusaha menggali peran swasta dan
masyarakat seluas-luasnya. Untuk kerja sama dengan pihak swasta,
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Timur menyatakan saat
ini sudah ada CSR. Contoh saat ini adalah Dinas Kesehatan Propinsi
Kalimantan Timur bekerja sama dengan KPC, sebuah perusahaan
tambang batubara. Pembelajaran dari Kalimantan Timur adalah di
dalam struktur organisasi dinas kesehatan akan ada satu sub bidang
yang dapat mengelola dana CSR yang ada.
Di samping pihak swasta, SKP Kalimantan Timur diharapkan
bekerja sama dengan lintas sektor di pemerintah. Hal ini ditekankan
seorang ahli pemerintahan daerah 40
. Ada beberapa fungsi untuk
harmonisasi, yaitu: fungsi yang sifatnya koordinator keuangan
dipegang Setda, biro keuangan; fungsi yang sifatnya koordinator
perencanaan dilakukan oleh Bappeda, dinas kesehatan, badan dan
kantor; fungsi yang sifatnya koordinator penyelenggaraan oleh dinas
40 Nugroho, Adam. LGSP (2007). Struktur Organisasi untuk Harmonisasi Fungsi Departemen Kesehatan
dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dalam Era PP No 38/2007 dan
PP No.41/2007. Reportase Kegiatan Semiloka Tanggal 25 Oktober 2007 di Hotel Santika Jakarta.