Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

441
pusat dan daerah secara berjenjang (Lihat Lampiran). Dengan melihat
kasus ini, terlihat bahwa Departemen Dalam Negeri lebih mendukung
pelaksanaan desentralisasi di bidang kesehatan dibanding dengan
Departemen Kesehatan. Namun perdebatan mengenai perizinan
rumahsakit mungkin belum akan berakhir. Pada tahun 2008,
Departemen Kesehatan berinisiatif mengusulkan RUU rumahsakit ke
DPR. Dalam draf RUU rumahsakit (2008) pada Bab VII tentang
perizinan tercantum beberapa usulan:
• Setiap penyelenggaraan rumahsakit wajib memiliki izin
• Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari izin
mendirikan dan izin operasional
• Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
• Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
• Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.
• Adanya istilah izin mendirikan dan izin operasional
merupakan penyebutan yang kembali mempunyai potensi
membingungkan masyarakat dan lembaga swasta.
Sebagaimana diketahui UU No.32/2004 yang diikuti PP
No.38/2007 hanya menyebutkan izin dalam satu kata. Tidak
ada pembedaan izin operasional dan mendirikan. Dengan