Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

123
karena itu, tugas dan fungsi dinas kesehatan sebagai lembaga teknis
yang menangani masalah surveilans bersama bagian hukum pemda
untuk menyusun suatu peraturan perundang-undangan. Tim surveilans
sebagai tenaga teknis di daerah yang lebih memahami permasalahan
surveilans diharapkan menjadi programmer atau perancang regulasi
terkait surveilans di daerah, sehingga regulasi mengenai surveilans
bisa menjangkau dari pusat sampai dengan daerah.
Keadaan di lapangan saat ini ditemukan kesulitan-kesulitan
dari petugas baik di internal dinas kesehatan maupun di luar internal
dinas kesehatan dalam penyusunan peraturan-peraturan daerah yang
terkait dengan pelaksanaan kegiatan surveilans. Berawal dari adanya
permasalahan ini, maka diperlukan pendampingan/kemampuan legal
drafting pada daerah untuk menyusun peraturan-peraturan yang terkait
dengan pelaksanaan sistem surveilans (local specific regulation). Jadi
jelas terlihat bahwa peraturan yang menjadi pedoman dalam
pelaksanaan surveilans di daerah masih bersifat sentralistik dan belum
dituangkan dalam bentuk suatu kebijakan lokal di daerah yang lebih
mengikat komponen pelaku yang terkait surveilans di daerah.
Berpijak dari hal inilah maka daerah wajib menyelenggarakan suatu
kajian kebijakan daerah untuk menyusun suatu legal drafting dalam
bentuk kebijakan daerah (peraturan gubernur/peraturan
bupati/peraturan walikota) untuk pelaksanaan sistem surveilans.
Dukungan sumber daya manusia
Keberhasilan dan kelancaran kegiatan surveilans didukung
oleh keadaan sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia