Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

36
Penjelasan mengenai dana dekonsentrasi baru muncul pada PP
No.07/2008. Hal ini menunjukkan bahwa dasar hukum dana
dekonsentrasi memang masih baru. Keluarnya peraturan pemerintah
yang jauh dari undang-undangnya (selang hampir empat tahun)
menunjukkan bahwa dana dekonsentrasi memang belum jelas
pelaksanaannya pada tahun 2004-2007.
Peranan DAK
Dalam konteks desentralisasi memang ada harapan untuk
memindahkan model mekanisme penganggaran dari dana
dekonsentrasi ke DAK seperti yang ditentukan oleh UU No.33/2004
Pasal 108. Namun DAK “terkunci” karena tidak dapat dipakai untuk
operasional berdasarkan peraturan pemerintah. Akibatnya terjadi
sentralisasi penganggaran yang sebenarnya bertentangan dengan UU
No.33/2004.
Problem lain dengan DAK yaitu terjadi pembelian yang
“dipengaruhi oleh pusat”. Proses penyusunan anggaran berdasarkan
UU No.17/2007 memungkinkan terjadinya duplikasi peran dalam
menentukan spesifikasi atau kriteria teknis perencanaan. Peran DPR
dalam hal ini cukup besar, meskipun DAK sudah mempunyai formula,
tetapi DPR masih mampu melakukan negosiasi terutama di tahun-
tahun awal pelaksanaan DAK, DPR menentukan ”spec” untuk
pembelian mobil puskesmas keliling. Kemungkinan besar arti ”khusus
dalam DAK” dikonotasikan adanya lobi dan negosiasi dengan pihak
DPR.