Desentralisasi Kesehatan 2007_FIX_TYO-1.pdf - Kebijakan ...

d. Penetapan secara berkala harga/tarif pelayanan kesehatan
e. Penetapan secara berkala harga/tarif pelayanan kesehatan
211
f. Bab VI: Lembaga penyelenggara upaya peningkatan mutu
pelayanan kesehatan.
Menjelaskan peran dari berbagai regulator, yaitu pemerintah,
organisasi profesi, asuransi dan perwakilan masyarakat/media
massa.
Dengan adanya draf perda ini yang selanjutnya diharapkan
dapat menjadi perda, maka Propinsi Kalimantan akan mempunyai
panduan yang jelas serta kepastian hukum untuk mengembangkan
berbagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Panduan dan
kepastian hukum ini akan menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam
menyusun rencana kerja (termasuk kegiatan-kegiatan inovasi) yang
tekait dengan pelaksanaan fungsi regulasi. Diharapkan perda tersebut
juga dapat membantu regulator dan regulatee untuk menetapkan
bentuk/upaya menjaga keselamatan dan peningkatan mutu apa yang
harus dipilih. Hal ini menjadi penting dengan banyaknya berbagai
upaya yang diklaim dapat meningkatkan mutu.
Studi Kasus 3
Regulasi pelayanan kesehatan ibu dan anak di Bali
Berbeda dengan pengembangan sistem regulasi pelayanan
kesehatan di Yogyakarta yang terfokus pada kegiatan regulasi berupa
perizinan sarana pelayanan (tingkat lembaga) dan tenaga kesehatan
(tingkat individu), maka komponen kegiatan regulasi pelayanan di